Program Kartu Huma Betang Resmi Diluncurkan Februari 2026, Targetkan Kesejahteraan Masyarakat Kalten

Baca Lainnya :

• DPRD Kapuas Siap Kawal Aspirasi Warga Tamban Catur dalam Musrenbang RKPD 20270
• BERMODUS TABUNGAN BERJANGKA,UANG RATUSAN JUTA RAIB0
• Tingkatkan Kualitas Hunian, Muhammad Syauqie Fasilitasi 865 Unit Bedah Rumah di Kalteng Sepanjang 200
• Pemkab Kapuas Gelar Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kecamatan Kapuas Murung0
• Rapat KKPR Pemkab Kapuas Tekankan Penataan Ruang Taat Aturan dan Berkelanjutan0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan peluncuran Program Kartu Huma Betang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2026. Program ini menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan bahwa Kartu Huma Betang dirancang sebagai instrumen pelayanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai bentuk bantuan dan program sosial. 

Menurutnya, program ini 

merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran. Proses tersebut melibatkan perangkat daerah terkait serta pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan akurasi data masyarakat penerima bantuan.

Kartu Huma Betang nantinya akan mengintegrasikan sejumlah program bantuan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga dukungan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan sistem terintegrasi ini, pemerintah berharap pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Pemprov Kalteng menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kartu Huma Betang setelah diluncurkan. Pemerintah berharap program ini mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pembangunan yang berkeadilan di Kalimantan Tengah.

ZR