DPRD Kapuas Siap Kawal Aspirasi Warga Tamban Catur dalam Musrenbang RKPD 2027

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari daerah pemilihan (Dapil) 5, H. Pahmi, S.Sos., menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Tamban Catur, Rabu (4/2/2026).

Baca Lainnya :

• BERMODUS TABUNGAN BERJANGKA,UANG RATUSAN JUTA RAIB0
• Tingkatkan Kualitas Hunian, Muhammad Syauqie Fasilitasi 865 Unit Bedah Rumah di Kalteng Sepanjang 200
• Pemkab Kapuas Gelar Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kecamatan Kapuas Murung0
• Rapat KKPR Pemkab Kapuas Tekankan Penataan Ruang Taat Aturan dan Berkelanjutan0
• Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Ikuti Rakornas 2026 di SICC Bogor0

Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap berbagai aspirasi masyarakat agar tidak berhenti sebatas forum seremonial semata. Menurutnya, Musrenbang merupakan wadah strategis dalam menyerap kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur. H. Pahmi menilai pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Tamban Catur dan sekitarnya.

“Kami sebagai wakil rakyat, khususnya di Dapil 5, siap mengawal usulan-usulan yang disampaikan masyarakat. Harapannya, usulan prioritas ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.

Melalui Musrenbang ini, H. Pahmi berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat diprioritaskan secara proporsional, sehingga pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh usulan yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tingkat kecamatan perlu dikawal hingga masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa untuk terus bersinergi, menyusun usulan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta didukung data yang akurat, agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Her