Pemprov Kalteng Gelar Rakor, Bahas Langkah Konkret Perkuat PAD dan Tangani Isu Strategis Daerah

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah se-Kalteng dengan agenda besar memperkuat fiskal daerah dan menuntaskan isu-isu strategis seperti pengelolaan sampah, karhutla, hingga hutan adat. Acara ini berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025), dan dihadiri langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran serta Wakil Gubernur H. Edy Pratowo.

Baca Lainnya :

• Dalam semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi 0
• Banjir Bandang Hanyutkan 11 Rumah di Mandau Talawang, Warga Selamat Berkat Antisipasi Dini0
• DPD GMNI Kalteng Kritik Kehadiran Aparat Kepolisian sebagai Dosen Tamu di FISIP UPR0
• Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Se-Kalteng: Transformasi Posyandu Menuju Pusat Layanan Masyarak0
• Pemprov Kalteng Mantapkan Pendidikan dan Kesehatan Pelajar Lewat Program Strategis Nasional0

Wagub Edy Pratowo membuka Rakor dengan penekanan penting: seluruh pemerintah daerah di Kalteng perlu menyatukan langkah dan strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyampaikan bahwa di tengah efisiensi anggaran nasional, ketahanan fiskal daerah menjadi keharusan.

“Struktur anggaran 2025 sedang mengalami efisiensi. Kita dituntut untuk mandiri secara fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Potensi kita besar—dari pertambangan, perkebunan, kehutanan hingga pajak daerah—tapi realisasinya masih belum maksimal,” tegas Edy.

Menurutnya, Kalimantan Tengah saat ini menempati posisi ketiga sebagai provinsi penghasil sumber daya alam setelah Kaltim dan Kalsel. Namun ironisnya, penerimaan daerah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan PNBP yang masuk ke pusat. Untuk itu, Pemprov berencana menggelar pertemuan dengan Presiden guna memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

Lebih jauh, Edy menyampaikan bahwa Gubernur telah merancang arah baru pembangunan daerah mulai 2026, dengan fokus utama pada penguatan PAD. Setiap kabupaten/kota direncanakan akan mendapat alokasi dana Rp100 hingga Rp150 miliar, serta bantuan desa hingga Rp500 juta.

“Kita ingin Kalimantan Tengah berdiri di atas kaki sendiri. Provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus sinergis. Tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada pusat,” ujarnya.

Plt. Sekda Provinsi Leonard S. Ampung juga memberikan pemaparan terkait kondisi fiskal nasional. Ia menyebut Rancangan APBN 2026 memperlihatkan kecenderungan sentralisasi fiskal yang semakin kuat. Dana transfer ke daerah justru menurun drastis, sementara belanja pusat meningkat.

“Ini mempersempit ruang fiskal daerah. Tapi solusi bukan menaikkan pajak secara agresif, karena itu justru kontraproduktif. Yang harus dilakukan adalah intensifikasi pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan potensi yang belum tergarap,” jelas Leonard.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi pasif. Pajak kendaraan bermotor, optimalisasi BUMD, hingga retribusi sektor jasa dan niaga harus menjadi perhatian serius.

Rakor ini diikuti oleh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kalteng, kepala OPD, serta para staf ahli gubernur. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan menyiapkan langkah nyata menuju Kalimantan Tengah yang lebih mandiri, berdaya, dan berkelanjutan.

RH