- Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
- Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
- Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
- Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
- ESDM Kalteng Terima Kunker ESDM Kepri, Perkuat Tata Kelola Penetapan Harga Mineral
- Dinkes Kalteng Kawal Percepatan PPK-BLUD RS Kelas D Pratama Pujon
- Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
- Pemkab Kapuas Susun Perbup untuk Perkuat Iklim Investasi Daerah
- Harga LPG 3 Kg di Kapuas Capai Rp40 Ribu, Warga Harap Ada Solusi
- Asisten II Setda Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Nasional Secara Virtu
Menanti Keputusan BKN, SK PPPK Tahap II Katingan Belum Diterbitkan

Keterangan Gambar : Keterangan Gambar : Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Katingan, Marjuni.
KASONGAN, POTRETKALTENG.COM – Penantian atas terbitnya SK PPPK Tahap II di Kabupaten Katingan masih berlangsung karena menunggu persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun persyaratan lokal telah dipenuhi, proses pusat menjadi hambatan utama penerbitan keputusan.
Baca Lainnya :
- Katingan Siap SK PPPK Tahap II, Tapi Keputusan Tunggu BKN0
- Penerbitan SK PPPK Tahap II di Katingan Masih Tunggu Persetujuan BKN0
- Keterangan Gambar : Camat Katingan Hilir, Dony Merianto Bersama Para Kepala Desa, Lurah Dan Konsulta0
- Kelurahan dan Desa Diingatkan Segera Lengkapi Data Lapangan P2KH0
- Pemkab Katingan Tegaskan Pentingnya Validasi Data untuk Sukseskan Program P2KH0
Menurut laporan, usulan NIP bagi peserta PPPK Tahap II telah dilengkapi oleh Pemkab Katingan dan diajukan ke BKN untuk finalisasi. Namun belum ada kepastian waktu kapan SK akan resmi diserahkan.
Pihak BKPSDM Kabupaten Katingan mengungkapkan bahwa jadwal pelantikan dan penugasan akan mengikuti setelah SK diterbitkan. Penyusunan penempatan dan tugas juga menunggu keputusan ini agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kekosongan fungsi.
Hak dan kewajiban peserta PPPK Tahap II mulai muncul menunggu SK, sehingga keterlambatan penerbitan berdampak pada motivasi dan penugasan mereka. Pemerintah daerah mengapresiasi kesabaran para peserta dan berkomitmen mempercepat proses.
Ke depan, Pemkab Katingan akan memperkuat koordinasi dengan BKN agar mekanisme administratif seperti verifikasi NIP dan penerbitan SK dapat berjalan lebih cepat sehingga kebutuhan tenaga PPPK di daerah terpenuhi tepat waktu.
ZR
Berita Utama
-
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan . . .
-
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pulau . . .
-
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu dalam rangka . . .
-
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Pekerjaan semenisasi jalan di kawasan Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, melalui Program Lewu Bersinar telah . . .
-
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang . . .

















