Kalteng Dorong Penggalian Pajak Pasca TKD Dipangkas, DPRD Ingatkan Jangan Bebani Warga

Baca Lainnya :

• Kunjungan Aspidmil Kajati Papua Barat ke Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana Perkuat Sinergi Penegakan Hukum0
• DPRD dan Pemprov Kalteng Bahas Penyesuaian Agenda Daerah dalam Rapat Banmus0
• Polres Kapuas Amankan Pemuda 22 Tahun Terkait Dugaan Kepemilikan Sabu di Desa Pujon0
• Diduga Simpan 129 Paket Sabu, Seorang Warga Pujon Diamankan Resnarkoba Kapuas0
• Ketua DAD Barito Utara: Pembukaan Portal Adat Untuk Kepentingan Umum, Bukan untuk Bela Perusahaan0

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar berhati-hati dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak pasca pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menilai langkah menggali potensi pajak memang penting, namun jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Ia menyesalkan pemangkasan TKD yang turut mempersempit ruang fiskal daerah.

Junaidi menekankan perlunya Pemprov memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, sebelum menambah beban pajak kepada masyarakat. Ia juga mendorong optimalisasi pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan fiskal.

Selain mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, Junaidi mendorong adanya terobosan diplomasi anggaran dari Pemprov Kalteng kepada pemerintah pusat. Ia menilai Kalteng sebagai wilayah penghasil selayaknya mendapat perhatian lebih agar tidak terus mengalami pengurangan TKD dalam rancangan APBD tahun berikutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan TKD. Berbagai objek pajak seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar minyak, hingga pajak kendaraan bermotor menjadi fokus peningkatan. Edy menyebut bahwa meski kontribusi peningkatan pajak terlihat kecil, setiap rupiah tetap berarti bagi pembangunan daerah.(KY)