- Kabar Duka, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kapuas Jhon Pita Kadang Meninggal Dunia
- Digugat Terkait Isu Papan Tulis Interaktif, Gubernur Kalteng Hormati Proses Hukum
- Bupati Wiyatno Lepas Ratusan Rider Trail Adventure, Ajang Silaturahmi dan Olahraga Positif
- Modus Pura-Pura Mogok, Pencuri Motor di Kapuas Ringkus Tim Resmob Usai Tipu Mahasiswa
- Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
- Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Korektif dan
- Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
- Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
- 40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
- Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
Hok Kim Diminta Tunduk Pada Putusan Adat Sekalipun Proses Hukum Bergulir
Tim Redaksi

Keterangan Gambar : kuasa hukum alvin
Potretkalteng.com - Kotawaringin Timur - Sidang Perdata dalam perkara sengketa lahan kepemilikan kebun sawit seluas 702 Hektare di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur (Kotim), antara Alpin Cs dan Hokim alias Acen terus bergulir di Pengadilan Negeri Sampit.
Dalam hal tersebut, Penasehat Hukum (PH) Alpin Cs Anwar Sanusi S,H beserta tim mengambil sikap, dan siap membantah seluruh ucapan saksi yang dihadirkan oleh Acen pada saat menyampaikan kesaksian dihadapan majelis hakim di ruang sidang PN Sampit, Senin (27/2/23).
“ kami siap untuk membantah seluruh kesaksian dari pihak sebelah. Disini kami tidak banyak memberikan komentar apapun,” ucap Anwar Sanusi ketika dijumpai.
Baca Lainnya :
- Basarnas Palangka Raya Gelar Upacara Peringatan HUT Basarnas ke-51 tahun0
- Bupati Gumas Membuka Lomba Tingkat III dan Raimuna Cabang Tingkat Kwarcab0
- Diduga Palsukan Surat Berita Acara Klarifikasi, Kelompok Kerja BP2JK Dipolisikan0
- Sambut Hari Jadi Kapuas, Camat Selat Ajak Warganya Meriahkan Dengan Berbagai Macam Lomba0
- Bupati Kapuas Lantik dan Sumpah 30 Pejabat Pemkab Kapuas0
Sanusi menambahkan, bahwa dalam sidang berikutnya di tanggal 27 Maret, dan akan menghadirkan dua orang saksi. Pihaknya juga berkomitmen akan menangani perkara ini hingga tuntas dengan bukti-bukit yang kuat.
Diketahui, sidang perdata bergulir setelah Acen alias Hok Kim melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampit dengan klasifikasi perkara wanprestasi yang didaftarkan pada 28 Juli 2022 lalu.
Dalam hal ini Hok Kim yang bertindak sebagai penggugat, menggugat Alpin Laurence sebagai tergugat I, Yansen sebagai tergugat II dan Soedjatmiko Lieputra sebagai tergugat III.
Dalam gugatannya, Hok Kim menuntut agar pengadilan menyatakan sah menurut hukum penguasaan terhadap 14 sertifikat tanah yang tercatat menggunakan dan atau meminjam nama para tergugat. Termasuk menyatakan sebagai pembeli yang sah terhadap 14 sertifikat itu.
Disisi lain, Dewan Adat Daerah (DAD) Kotawaringin Timur pada kegiatan Hasupa Hasundau antartokoh adat Dayak, pengurus DAD Kotim, 17 Ketua DAD Kecamatan dan 17 Damang Kepala Adat se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang berlangsung di Hotel Pondok Family, Sampit, sempat membahas permasalahan tersebut.
Musyawarah memutuskan bahwa kedua belah pihak harus menjunjung tinggi adat Dayak beserta putusan yang telah dikeluarkan dalam sidang adat Basara Hai beberapa waktu lalu. Dimana Damang Cempaga Hulu memberikan keputusan pemilik kebun seluas 700 hektare tersebut adalah Alpin Lawrence Cs.
Ketua Harian DAD Kotim, Untung mengatakan, kegiatan Hasupa Hasundau yang digelar turut membahas kondisi yang kini viral dan harus diselesaikan, yakni masalah antara Alpin cs dan Acen alias Hok Kim.
"Menurut adat putusan yang sudah dibuat oleh pemangku adat sudah benar, sudah final dan mengikat. Tidak ada masalah menurut adat. Namun namanya perkara pasti ada pihak yang tidak menerima seluruhnya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan,” katanya, Senin (27/2).
Padahal, lanjutnya, Acen sudah membawa perkara itu ke pengadilan. Seharusnya dapat menunggu saja hasil pengadilan nanti dan tetap tunduk dan patuh terhadap putusan adat, dimana keputusan lahan tersebut legal standing menurut adat milik Alpin dkk.
“Harusnya Acen menerima itu, kemudian di satu sisi karena tidak tunduk dan patuh dilaporkan ke pengadilan, jalani saja. Manusia beradat itu begitu, jika ada cara hukum lain silakan ditempuh, namun tetap mematuhi putusan yang ada,” katanya.
Untung pun menegaskan, adat akan tunduk dan patuh jika nantinya putusan pengadilan telah inkrah. Adat akan tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan atau putusan negara, baik nantinya memenangkan Alpin CS atau Acen.
“Sementara belum ada putusan pengadilan, maka putusan adatlah yang harus dipatuhi dan dihargai oleh Acen alias Hok Kim. DAD Kotim akan menjaga putusan adat sebelum adanya putusan negara,” tegasnya. (Red)
Aul
Berita Utama
-
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak Tajam, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 18 April 2026. Penyesuaian ini mencakup sejumlah . . .
-
40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
40 Persen Penerima KHBS Tak Layak, Pemprov Kalteng Lakukan Evaluasi
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membenahi program strategis daerah, salah satunya bantuan sosial Kartu Huma Betang . . .
-
Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
Gubernur Dorong Kolaborasi Media untuk Percepat Informasi Pembangunan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan temu wartawan bersama organisasi pers sebagai upaya mempererat sinergi . . .
-
Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
Perkuat Sinergi Nasional, Wakil Ketua DPRD Kalteng Ikuti Retret di Akmil Magelang
MAGELANG, POTRETKALTENG.COM – Sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dari seluruh Indonesia berkumpul di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti agenda . . .
-
Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
Sinkronisasi Hukum Pidana dan Dinamika Sosial: Tantangan Menghadapi Social Distrust
PALANGKA RAYA, POTRETKALTEG.COM -Hukum pidana tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada masanya. Namun, fenomena . . .

















