Hatir S. Tarigan Sambut Aspirasi Pedagang UMKM, Siap Perjuangkan Legalitas Tempat Usaha

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM  – Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi Partai Demokrat, Hatir Tarigan, SE, M.Th, menerima langsung aspirasi puluhan pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjualan di kawasan sekitar TVRI. Dalam pertemuan tersebut, Hatir mendengarkan keluhan para pedagang yang menginginkan legalitas tempat usaha agar dapat berdagang tanpa tekanan.

Baca Lainnya :

• Para Pedagang UMKM Depan TVRI Temui Anggota DPRD Palangka Raya, Minta Kepastian Legalitas Tempat Usa0
• Warga Sambut Baik Perbaikan Jalan Menjelang Peringatan Kemerdekaan0
• Sambut Harjad Mura ke-23, Infrastruktur Kota Dibenahi0
• DPUPR Murung Raya Lakukan Pemeliharaan Jalan di Puruk Cahu0
• Bupati Heriyus Dorong Anak Murung Raya Jadi Generasi Hebat0

Hatir menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara lebih baik dan mandiri. Ia mengaku memahami keresahan pedagang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kebijakan perizinan dan pengaturan jam operasional.

“Saya memahami keinginan para pedagang untuk memiliki kepastian berusaha. Mereka ingin membangun usaha, memperoleh penghasilan yang layak, dan memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka,” ujar Hatir.

Hatir menegaskan bahwa UMKM memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya perhatian serius dari pemerintah kota untuk memberikan regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk membawa aspirasi tersebut ke forum resmi DPRD dan mendorong adanya dialog antara pemerintah kota dan para pedagang. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, serta memastikan kebijakan yang diterapkan bersifat merata.

“Kita tidak ingin ada pedagang yang merasa diperlakukan berbeda. Perlu kejelasan aturan yang adil dan tidak diskriminatif, apalagi jika mereka siap memenuhi kewajiban seperti membayar pajak dan mematuhi aturan yang berlaku,” tambahnya.

Hatir berharap pemerintah kota membuka ruang dialog terbuka dengan para pelaku UMKM agar tercipta kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi rakyat.

RT