DPRD Kapuas Soroti Denda Keterlambatan dan Rekam Jejak Kontraktor

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kabupaten Kapuas meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan pihak rekanan. Permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi fraksi dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Rekomendasi disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II tahun sidang 2026, Jumat (26/6/2026). Dalam agenda tersebut, tujuh fraksi DPRD Kapuas menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2025, DPRD meminta pemerintah daerah menindaklanjuti sejumlah hal yang menjadi perhatian. Salah satunya berkaitan dengan penagihan denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan rekanan.

Baca Lainnya :

• Peringati Hari Bhayangkara Ke-76, Polda Kalteng Gelar Potong Tumpeng Bersama Forkopimda0
• Peringati Ulang Tahun ke-49, Sugianto Sabran Berbagi Berkah ke Panti Asuhan0
• 7 Karateka Junior Kapuas Perolehj 6 Medali Pada PORPROV Kalteng0
• Pasipers Kodim Muara Teweh Hadiri Rapat Paripurna III0
• Kebijakan Pembelian Pertalite Maksimal 200ribu, Kabid Perdagangan: Guna Menekan Antrean Panjang0

Selain penagihan denda, DPRD juga meminta pemerintah memperketat evaluasi terhadap rekam jejak kontraktor dalam proses pengadaan. Penyelesaian seluruh temuan hasil pemeriksaan melalui Inspektorat dan OPD terkait juga didorong agar dilakukan lebih cepat.

Ardiansah mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Persetujuan seluruh fraksi menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujarnya.