DPRD Kapuas Soroti Penataan dan Sertifikasi Aset Daerah

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Penataan dan sertifikasi aset daerah menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Kabupaten Kapuas dalam pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2025.

Perhatian tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsultasi dan koordinasi yang dilakukan Pansus LHP BPK DPRD Kapuas ke DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Kabupaten Katingan pada 17–20 Juni 2026.

Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kapuas, Franco B Dehen, mengatakan pihaknya tengah menyusun draf final keputusan yang berisi rekomendasi konkret. Draf tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi rekomendasi DPRD.

Baca Lainnya :

• Menjelang Hari Raya Idul Adha, Harga Bawang Merah di Palangkaraya Mengalami Kenaikan0
• Peringati Hari Bhayangkara Ke-76, Polda Kalteng Gelar Potong Tumpeng Bersama Forkopimda0
• Peringati Ulang Tahun ke-49, Sugianto Sabran Berbagi Berkah ke Panti Asuhan0
• 7 Karateka Junior Kapuas Perolehj 6 Medali Pada PORPROV Kalteng0
• Pasipers Kodim Muara Teweh Hadiri Rapat Paripurna III0

Menurut Franco, rekomendasi tersebut nantinya diserahkan kepada Bupati Kapuas untuk ditindaklanjuti. Salah satu yang menjadi perhatian adalah administrasi aset serta penataan dan sertifikasi aset daerah agar dapat diperbaiki dan tidak menjadi temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.

“Administrasi aset, penataan dan sertifikasi aset daerah yang dinilai masih belum optimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.