Diskominfosantik Provinsi Kalteng Jadi Narasumber Kegiatan Sosialisasi PPID Kabupaten Gunung Mas
Tim Redaksi

potretkalteng.com - KUALA KURUN – Dinas Kominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakili oleh Erwindy, Kabid Pengelolaan Informasi Publik, menghadiri kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

Kegiatan Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Diskominfosantik Kabupaten Gunung Mas, Ruby Haris selaku pejabat yang mewakili sekaligus membacakan Sambutan Sekda Kabupaten Gunung Mas. Tampak hadir Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Katriana yang juga merupakan narasumber serta dihadiri Kepala Perangkat Daerah, perwakilan dari 12 kecamatan serta peserta dari seluruh OPD se Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Gumas yang dibacakan oleh Kepala Diskominfosantik Gumas, Ruby Haris, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah sebuah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan.

Baca Lainnya :

• Legislator Gunung Mas Minta Jalur Angkutan PBS di Kurun-Palangka Raya di Tutup0
• Pj Kadispora Dan PPK Gor Katingan Hadiri Gugatan PMH CV Rungan Raya0
• PJ. Bupati Sukamara Kaspinor Membuka Secara Langsung EXPO Sukamara 2024.0
• Nusantara Politica : Meski Diterpa Isu, Survei Masyarakat Kotim Masih Membutuhkan Figur Halikinor0
• Pemprov Kalteng Fasilitasi Layanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kotawaringin Timur0

“Selain itu keterbukaan informasi publik juga merupakan pondasi yang penting bagi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan,” ucapnya.

Ruby menerangkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa badan publik, termasuk perangkat daerah, kecamatan dan RSUD Kuala Kurun dilingkungan Pemkab Gumas, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual dan tidak menyesatkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pengawas terkait.

“Saya menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Direktur RSUD Kuala Kurun, mari kita bersama-sama untuk dapat mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dari masing-masing PPID pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan bupati,” imbuhnya.(adv)

Mmc Kalteng