Disdik Kalteng Tegaskan Komitmen Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan di Tingkat SMA

PALANGKARAYA,

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Kalteng Paparkan Strategi Hilirisasi dalam Forum PTSP se-Kalimantan Tengah 20250
• Perkuat Perlindungan Anak dan Keluarga, DP3APPKB Kalteng Teken MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Pa0
• DPMD Kalteng Gelar Bimtek Pemetaan Batas Desa, Dorong Percepatan Legalitas Wilayah dan Satu Data Des0
• Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan, Inspektorat Kalteng Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi0
• Onel Van Dayak Desak Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang di Barito Utara0

POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Intoleransi di satuan pendidikan jenjang SMA se-Kalimantan Tengah, yang resmi dibuka pada Selasa malam (17/6/2025) di Hotel M. Bahalap Palangka Raya.

Mewakili Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, sambutan disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, Safrudin, yang menekankan bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik.

“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk tumbuh tanpa rasa takut, tekanan, maupun kekerasan,” ujarnya.

Safrudin menegaskan bahwa pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari kekerasan dan intoleransi.

“Kekerasan di sekolah bukan hanya pelanggaran perilaku, tetapi tanda kegagalan sistem. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari akar hingga ke seluruh elemen pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo atas perhatian mereka terhadap sektor pendidikan, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, maupun perlindungan peserta didik.

Sementara itu, Ketua Panitia Apip Purnomo menjelaskan bahwa kegiatan bimtek ini dilaksanakan sebagai implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mewajibkan pembentukan TPPK di setiap satuan pendidikan.

Bimtek ini berlangsung selama empat hari, 17–20 Juni 2025, dan diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari ketua atau anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta guru bimbingan dan konseling dari SMA negeri dan swasta se-Kalimantan Tengah.

Materi pelatihan mencakup pre-test dan post-test, studi kasus penanganan kekerasan, simulasi microteaching, serta penugasan individu. Fasilitator yang hadir berasal dari tim pengembang nasional PPKSP dan fasilitator daerah yang telah tersertifikasi.

Apip menambahkan bahwa seluruh biaya kegiatan ini ditanggung oleh APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sehingga peserta tidak dikenakan biaya.

“Kami yakin bimtek ini menjadi langkah awal yang kuat dalam membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan berdaya tangkal terhadap segala bentuk kekerasan demi masa depan anak-anak Kalimantan Tengah yang lebih baik,” pungkasnya.(yin)

mmc kalteng