Anggaran Rujab Wabup Barsel Rp14,2 Miliar Disorot, HMI: Di Mana Empati Kekuasaan?

Baca Lainnya :

• Pengelolaan Keuangan Barsel Disorot, Hak Guru PPPK Terhambat di Tengah Anggaran Ratusan Miliar0
• Lestarikan Budaya, Pemkab Kapuas Gelar Ritual Adat Tahunan0
• Aksi di Kejati Kalteng Memanas, Dugaan Kekerasan Oknum Tuai Sorotan Tajam 0
• Hari Jadi Kapuas, Gubernur Tekankan Peran Strategis Dorong Ekonomi Daerah0
• Perjuangkan Nasib Penambang, APERA Gelar Dialog Strategis dengan Ketua DPRD Kalteng0

BUNTOK, POTRETKALTENG.COM – Alokasi anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel) yang menembus angka Rp14,2 miliar memicu kritik tajam. Lonjakan anggaran tersebut dinilai tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.

Kritik tersebut dilontarkan oleh Fungsionaris Badko HMI Kalimantan Tengah, Ramadhan Boli. Ia menilai kebijakan ini bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan sudah menyentuh aspek etika dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran tersebut mengalami kenaikan signifikan. Awalnya, proyek ini dialokasikan sebesar Rp7 miliar, namun bertambah Rp6 miliar dalam perubahan anggaran, ditambah dengan komponen pendukung lainnya hingga total mencapai Rp14,2 miliar.

"Lonjakan ini menunjukkan adanya potensi perencanaan yang tidak matang. Jika tidak disertai penjelasan transparan, ini berisiko mengarah pada indikasi maladministrasi," ujar Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

Ramadhan menegaskan bahwa setiap penggunaan uang negara harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan asas kepatutan, efisiensi, dan keadilan bagi masyarakat.

Sebagai bentuk kontrol sosial, pihak HMI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk turun tangan.

"Penting bagi BPK untuk melakukan audit investigatif guna memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan," tegasnya.

Selain BPK, DPRD Barito Selatan juga diminta untuk tidak hanya diam. Legislator diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak menjadikan proses penganggaran sebagai formalitas administratif semata.

Isu ini juga memicu pertanyaan mengenai skala prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Di saat infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan masih membutuhkan perhatian besar, alokasi fantastis untuk fasilitas pejabat dinilai menciptakan kesan ketimpangan.

"Kebijakan ini mencerminkan problem prioritas. Jangan sampai muncul kesan hilangnya empati kekuasaan terhadap rakyat hanya demi kemewahan fasilitas elite," tambah Ramadhan.

HMI mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk aktif mengawal penggunaan APBD. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait rincian lonjakan anggaran rehabilitasi Rujab Wakil Bupati tersebut.

RT