Perjuangkan Nasib Penambang, APERA Gelar Dialog Strategis dengan Ketua DPRD Kalteng

Baca Lainnya :

• SEMMI Kalteng Desak Kejati Usut Dana Pokir DPRD, Beri Ultimatum 3x24 Jam0
• Realisasi Pendapatan Kalteng 2025 Capai 90,26 Persen, Ungkap Wagub Pada Paripurna DPRD0
• Dorong Peran Anak Muda, Gubernur Kalteng Rencanakan Rekrut Staf Khusus0
• Wagub Kalteng Sampaikan LKPj Gubernur 2025 pada Rapat Paripurna DPRD0
• Galeri dan Cafe Cantik DWP Kalteng Diresmikan, Perempuan Didorong Lebih Produktif0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Masa depan ribuan penambang rakyat di Kalimantan Tengah kini menjadi sorotan. Aliansi Penambang Rakyat (APERA) yang dikoordinasikan oleh Pertahanan Pergerakan  Pemuda Dayak (Perpedayak) melakukan langkah konkret dengan menggelar dialog strategis bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. Arton S. Dohong, Senin (30/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua DPRD tersebut bertujuan untuk mencari jalan tengah atas problematika sektor pertambangan rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi banyak warga di Bumi Tambun Bungai.

Perwakilan APERA yang hadir terdiri dari para pelaku penambang yang tersebar di sejumlah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, mereka menyerahkan hasil kajian lapangan yang memotret kondisi riil masyarakat bawah.

"Kami hadir untuk menyampaikan hasil kajian lapangan serta aspirasi murni dari para penambang di berbagai DAS. Ini bukan sekadar isu ekonomi, tapi soal kelangsungan hidup ribuan warga yang bergantung pada sektor ini," ujar salah satu perwakilan APERA di lokasi.

Fokus utama aliansi ini adalah mendesak adanya kepastian regulasi. Para penambang mengaku kerap terbentur kendala administratif dan teknis yang membuat posisi mereka rentan secara hukum, meski sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalteng, Drs. Arton S. Dohong, menyambut positif inisiatif dialog satu meja ini. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif akan menelaah data dan kajian yang diberikan oleh APERA sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

"Aspirasi ini kami terima sebagai masukan penting. Dewan akan berupaya melihat dari berbagai sisi agar regulasi yang ada nantinya benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan koridor hukum yang berlaku," tegas Arton.

Dialog ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya solusi yang komprehensif. Ada dua tantangan utama yang harus dijembatani oleh pemerintah daerah dan DPRD ke depannya:

-Pemberdayaan Ekonomi: Memastikan masyarakat lokal dapat terus bekerja tanpa rasa waswas.

-Pelestarian Lingkungan: Menata teknik penambangan rakyat agar tetap sesuai dengan standar perlindungan alam.

Melalui pertemuan ini, APERA berharap DPRD Provinsi Kalteng mampu menjadi jembatan bagi terciptanya tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertata, legal, dan menyejahterakan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

RT