- Gerindra Instruksikan Kader Bersihkan Bendera Partai Usai Tuai Keluhan Publik
- Mahasiswa Kalteng Tegaskan Pentingnya Budaya Dialog Dalam Menyikapi Isu Kebijakan Publik
- GMNI Kalteng Buka Ruang Publik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Sorotan
- Wujudkan Kepedulian, SAPMA PP Kalteng Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pasar Kasongan
- Pengambilalihan Sepihak Kebun Sawit Plasma Dinilai Langgar Perjanjian Kerja Sama
- Mawardi Jadi Korban Penipuan, Puluhan Hektar Tanah Mau Dicaplok
- Budaya Bersih Dibangun dari Kantor, Disperindag Kalteng Rutin Kerja Bakti
- Ratusan Pesepeda Turun ke Jalan, Operasi Keselamatan Telabang 2026 Disosialisasikan Lewat Gowes Bare
- Gelar Rapat Pleno, TPAKD Kalteng Perkuat Sinergitas Lintas Sektor
- Perbasi Kota Palangka Raya Gelar Rakerkot, Targetkan Emas di Porprov 2026
Warga Kapuas Demo Kantor DPRD Desak Penuntasan RAPBD 2022.
Oleh : Untung
Keterangan Gambar : Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kapuas.
Potretkalteng.com
- Kapuas - Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat
Pemerhati Pembangunan melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten
Kapuas, Senin (21/11). Ada sejumlah hal yang disampaikan massa, di
antaranya mendesak pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kapuas tahun 2022
dan APBD Murni 2023 yang molor agar segera dituntaskan. Selain itu,
massa juga meminta DPRD Kapuas menindaklanjuti hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalteng
terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas.
Pentauan
Radar Sampit, massa awalnya melakukan aksi di depan Kantor DPRD Kapuas.
Mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke lingkup Kantor DPRD Kapuas dan
diterima sejumlah legislator, di antaranya Didi Hartoyo, Sarkawi H Sibu,
Sera Sinta Lola, Yeti Indriana, dan Abdu Rahman Amor. ”Kedatangan kami
untuk menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya meminta DPRD Kapuas
menindaklanjuti audit BPK RI terhadap PDAM Kapuas, menuntaskan
pembahasan APBD Perubahan tahun 2022, dan APBD Murni 2023,” kata Maseran
Mahmud, koordinator aksi.Samsul
Munir, perwakilan aksi juga mempertanyakan RAPBD Perubahan 2022 dan
RAPBD Murni 2023 yang dinilai ada keterlambatan. ”Kami meminta DPRD
Kapuas agar bisa diselesaikan, karena kami lihat sepertinya eksekutif
ini sengaja mengulur waktu, sehingga DPRD agak kesulitan membahas dan
mengkritisi apa yang diusulkan eksekutif,” tegasnya. Menanggapi tuntutan
tersebut, DPRD Kapuas menyatakan akan menindaklanjuti beberapa poin
aspirasi dengan memanggil PDAM dan Pemkab Kotim terkait hasil audit BPK
RI. (red)
Berita Utama
-
Gerindra Instruksikan Kader Bersihkan Bendera Partai Usai Tuai Keluhan Publik
Gerindra Instruksikan Kader Bersihkan Bendera Partai Usai Tuai Keluhan Publik
JAKARTA , POTRETKALTENG.COM – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemasangan atribut dan bendera partai di . . .
-
GMNI Kalteng Buka Ruang Publik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Sorotan
GMNI Kalteng Buka Ruang Publik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Sorotan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menjadi sorotan dalam Dialog Demokrasi yang digelar Dewan Pimpinan . . .
-
Mahasiswa Kalteng Tegaskan Pentingnya Budaya Dialog Dalam Menyikapi Isu Kebijakan Publik
Mahasiswa Kalteng Tegaskan Pentingnya Budaya Dialog Dalam Menyikapi Isu Kebijakan Publik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Mahasiswa Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya budaya dialog dalam menyikapi isu-isu kebijakan publik. Komitmen itu mengemuka . . .
-
Perbasi Kota Palangka Raya Gelar Rakerkot, Targetkan Emas di Porprov 2026
Perbasi Kota Palangka Raya Gelar Rakerkot, Targetkan Emas di Porprov 2026
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Kerja Kota (Rakerkot) di Aula KONI . . .
-
Gelar Rapat Pleno, TPAKD Kalteng Perkuat Sinergitas Lintas Sektor
Gelar Rapat Pleno, TPAKD Kalteng Perkuat Sinergitas Lintas Sektor
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Tengah Kalimantan Tengah langsung tancap gas di awal tahun 2026. Rapat Pleno . . .

















