Wagub Kalteng Sampaikan Pidato Gubernur Terhadap Empat Raperda dari DPRD
Tim Redaksi

potretkalteng.com - PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke - 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 DPRD Prov. Kalteng, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Kalteng, Senin (22/4/2024). Rapat Paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak.

Agenda Rapur kali ini yakni mendengarkan Pidato Gubernur Kalteng tentang Pendapat Kepala Daerah terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Prov. Kalteng yaitu tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan Pembudi Daya Ikan; Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Baca Lainnya :

• Plh Asisten Pemkesra Buka Rakor Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Tahun 0
• DP3APPKB Kalteng Gelar Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 20240
• Yuas Elko : Wujudkan Cita-cita Reforma Agraria untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat0
• Inspektorat Kalimantan Tengah Gelar Pelatihan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah0
• Wakili Gubernur Kalteng, Asisten Ekbang Hadiri Rapat Kordinasi Pengendalian Inflasi bersama Mendagri0

Wagub H. Edy Pratowo saat menyampaikan Pidato tertulis Gubernur Kalteng memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kalteng yang berasal dari inisiatif DPRD Prov. Kalteng dan akan dibahas dengan Gubernur, dalam hal ini Tim Pemerintah Daerah, sebelum mendapat persetujuan bersama.

“Diharapkan kedepan dengan disusunnya Peraturan Daerah oleh kedua Lembaga ini akan menambah produk hukum daerah yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan Kalimantan Tengah”, tutur Wagub.

“Kami melihat bahwa empat Raperda Inisiatif DPRD ini menunjukan bahwa kita bersama sedang berusaha mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 tersebut. Kebijakan untuk penyandang disabilitas, kebijakan untuk petani dan nelayan, kebijakan tentang jaminan ketersediaan lahan pangan, maupun kebijakan dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan merupakan hal yang cukup penting untuk segera kita buat bersama untuk pembangunan Kalimantan Tengah ini”, imbuhnya.(adv)

MmcKalteng