Plt. Sekda Kalteng Minta Kepala OPD Tingkatkan Kinerja dan Penajaman Prioritas Pelaksanaan APBD 2025

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 pada Jumat (29/11/2024) di Gedung DPRD Prov. Kalteng. Rapat ini membahas persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.

Baca Lainnya :

• Dugaan Kecurangan Anggota KPPS di Kab Kapuas, Ketua Desk Pilkada Kalteng Minta Pengusutan Tuntas0
• Dinas ESDM Prov. Kalteng Gelar FGD Bahas Reklamasi Lahan Bekas Tambang0
• Dinas ESDM Prov. Kalteng Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 20240
• Diskominfosantik Prov Kalteng Gelar Forum Diskusi Pranata Humas untuk Tingkatkan Komunikasi Publik0
• Pasangan Calon Erlin Hardi-Alberkat Laporkan Dua Pelanggaran Pilkada ke Bawaslu0

Pada kesempatan ini, Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, M. Katma F. Dirun, mewakili Gubernur Sugianto Sabran, menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Katma menyampaikan bahwa Raperda APBD 2025 telah melalui serangkaian pembahasan yang mendalam, termasuk rapat konsultasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, pemandangan umum anggota dewan, serta laporan hasil rapat kerja komisi-komisi DPRD.

Katma menambahkan, setelah persetujuan bersama ini, Raperda APBD 2025 akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan evaluasi sebelum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. “APBD 2025 disusun menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru, yang bertujuan untuk menyatukan data pembangunan daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam rincian APBD 2025, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 9,3 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 10,2 triliun, yang mencatatkan defisit sebesar Rp 900 miliar. Defisit ini akan dibiayai dengan penerimaan pembiayaan yang juga diproyeksikan sebesar Rp 900 miliar.

Katma F. Dirun juga menegaskan pentingnya kinerja optimal dari seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saya meminta agar seluruh Kepala OPD meningkatkan kinerja mereka dengan lebih fokus pada penajaman prioritas. Kita harus memastikan bahwa dana yang terbatas ini digunakan secara efektif dan efisien agar memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Plt. Sekda juga mengingatkan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2025 harus segera ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan implementasi anggaran berjalan sesuai dengan rencana.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Raperda APBD Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2025. Hadir dalam acara tersebut para Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD dan instansi vertikal Pemprov. Kalteng.

Dengan disetujuinya APBD 2025, Pemprov Kalteng berharap dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berbasis pada prioritas pembangunan daerah.(yin)

mmc kalteng