Pemprov Kalteng Teguhkan Komitmen Capai SDGs 2030 Lewat Lokakarya Manajemen Holistik

Baca Lainnya :

• Kalteng Siap Jadi Sentra Sapi Perah Nasional, Dinas TPHP Dorong Investasi untuk Dukung Program Makan0
• Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Gereja Ramah Anak, Kemenag Kalteng Dorong Rumah Ibadah Jadi Ruang Ama0
• DPMPTSP Kalteng Tingkatkan Kompetensi Aparatur Lewat Capacity Building Promotion Investasi0
• Bupati Gunung Mas Luncurkan Program Prioritas Tambun Bungai0
• Bupati Lamandau Terima Audiensi Bersama PWI dan SMSI: Bangun Sinergi untuk Kemajuan Daerah0

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.COM-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Manajemen Holistik untuk Implementasi SDGs selama tiga hari, pada 21–23 Juli 2025, bertempat di Aula BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala BAPPERIDA. Dalam sambutannya, Leonard menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditargetkan tercapai pada 2030.

“Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia. Kalimantan Tengah pun turut mengambil peran penting sebagai salah satu lokasi pilot project kerja sama Indonesia-Jerman untuk periode 2024–2027,” ujar Leonard.

Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan SDGs mencakup empat pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, yang harus diintegrasikan secara komprehensif. Leonard juga mendorong seluruh peserta untuk mengikuti lokakarya secara aktif guna memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera.

Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Zulhasni, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan target SDGs. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain penyelarasan perencanaan, koordinasi multi-pihak, kesenjangan sosial, isu lingkungan, serta ketersediaan sumber daya dan sistem pemantauan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kerja sama Indonesia–Jerman difokuskan pada tiga pilar strategi: perencanaan kebijakan yang inklusif, penguatan kemitraan multi-pihak (Multi-Stakeholder Partnerships/MSP), serta penerapan prinsip Leave No One Behind (LNOB) dengan mengedepankan kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI).

Lokakarya ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Sekretariat Nasional SDGs, pakar pembangunan, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tata kelola pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.(yin)

mmc kalteng