Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Inflasi Nasional, Harga Cabai hingga Emas Jadi Sorotan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (3/3/2026). Kegiatan yang digelar secara daring tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Baca Lainnya :

• Massa Desak Reformasi Polri di DPRD Kalteng, Wakapolda Soroti Perubahan Kultural0
• Aksi AROMI Guncang DPRD Kalteng, Tuntut Realisasi 8 Poin Reformasi Polri0
• Satresnarkoba Polres Kapuas Amankan Terduga Pengedar Sabu di Jalan Trans Kalimantan0
• Asisten III Setda Kapuas Buka Pesantren Ramadan 1447 H di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah0
• DPRD Kapuas Tetapkan Raperda di Luar Propemperda 2026, Wabup Dodo Sampaikan Apresiasi0

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Turut hadir Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fanny Kartika Oktavianti, bersama perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

Dalam rakor tersebut, Badan Pusat Statistik memaparkan perkembangan inflasi nasional pada Februari 2026 yang dipengaruhi oleh kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran, terutama perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Yang menarik, komoditas emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang utama inflasi pada Februari 2026. Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga menunjukkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota.

BPS menilai pergerakan harga antarwilayah masih bervariasi sehingga IPH menjadi instrumen penting dalam memantau potensi tekanan inflasi dalam jangka pendek.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden dalam paparannya menyoroti kondisi harga pangan strategis nasional. Beberapa komoditas dinilai masih perlu diwaspadai karena disparitas harga antarwilayah yang cukup tinggi.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, mengoptimalkan intervensi pasar, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap komoditas pangan strategis agar tekanan harga tidak menurunkan daya beli masyarakat. (Yz)