Aksi AROMI Guncang DPRD Kalteng, Tuntut Realisasi 8 Poin Reformasi Polri

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM.– Isu reformasi kepolisian kembali menjadi sorotan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Reformasi Polri (AROMI) mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Tengah untuk

Baca Lainnya :

• Satresnarkoba Polres Kapuas Amankan Terduga Pengedar Sabu di Jalan Trans Kalimantan0
• Asisten III Setda Kapuas Buka Pesantren Ramadan 1447 H di Masjid Agung Al-Mukarram Amanah0
• DPRD Kapuas Tetapkan Raperda di Luar Propemperda 2026, Wabup Dodo Sampaikan Apresiasi0
• Ketua TP PKK Kapuas Ajak Kader Tingkatkan Kepedulian, Salurkan Bantuan untuk Lansia0
• Jelang Ramadan, Inflasi Kalteng Naik 0,46 Persen, Ayam Ras dan Cabai Rawit Picu Lonjakan Harga0

 menyuarakan percepatan pelaksanaan delapan poin reformasi Polri yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam audiensi yang berlangsung pada Senin (2/3/2026) tersebut, massa menyoroti berbagai kasus yang dinilai mencerminkan tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.

Beberapa kasus yang disinggung di antaranya meninggalnya seorang pelajar MTs di Tual, Maluku, serta kasus Gijik, pemuda asal Kalimantan Tengah yang tewas ditembak polisi pada 2023.

Wakapolda Kalteng Yosi Muhamartha menyatakan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya terus berjalan melalui tiga jalur utama, yaitu reformasi instrumental, struktural, dan kultural.

Namun ia mengakui, aspek kultural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi institusi kepolisian karena berkaitan dengan perilaku anggota di lapangan.

“Yang masih berlangsung ini berkaitan dengan reformasi kultural karena menyangkut perilaku anggota Polri itu sendiri. Bagaimana mereka menjadi penegak hukum yang baik, sekaligus pengayom dan pelindung masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah pelanggaran oleh oknum aparat. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal seperti Propam dan inspektorat pengawasan daerah, serta pengawasan eksternal dari lembaga seperti Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengajak massa untuk terus menjaga semangat perjuangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

“Kita berangkat ke Jakarta tanggal 4. Tanggal 5 nanti tuntutan ini akan kita sampaikan,” pungkasnya. (Yz)