Pemprov Kalteng Gelar Workshop Integrasi Gender, Dorong Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Setara

Baca Lainnya :

• Tegas Lawan Karhutla, BPBD Kalteng Gaungkan Komitmen Bebas Asap 20250
• Doa Kebangsaan Lintas Agama Digelar Pemprov Kalteng, Perkuat Persatuan dalam Keberagaman0
• ASN Pemprov Kalteng Gelar Senam Pagi, Wagub Tekankan Kekompakan dan Integritas0
• Dukung Pertanian Modern, Kalteng Gandeng UPN Veteran Yogyakarta Kembangkan Melon Unggulan0
• Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Kapuas Gunakan DTSEN Gantikan DTKS0

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyelenggarakan Workshop Pengintegrasian Gender ke dalam Dokumen Kebijakan bagi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (9/9/2025).

Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Dalam sambutannya, Leonard menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diimplementasikan di seluruh perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.

“Setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” ujarnya.

Leonard juga menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, kebijakan responsif gender hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang akurat, sehingga hasil pembangunan benar-benar adil dan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Leonard menyampaikan bahwa keberhasilan PUG membutuhkan kerja sama lintas sektor. “Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi,” tegasnya.

Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terkait integrasi gender dalam dokumen kebijakan daerah. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan serta mempercepat pencapaian indikator pembangunan gender.

“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan program pembangunan memberi manfaat yang adil dan setara bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan,” ungkap Ricko.

Ia menambahkan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kesetaraan gender, tersusunnya rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, serta semakin kuatnya komitmen pimpinan daerah dalam mendukung kebijakan responsif gender.

Pemerintah Provinsi Kalteng berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan gagasan konstruktif yang dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

Workshop turut dihadiri Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Kalteng Chandra Fuji Asmara, IRBAN II Inspektorat Provinsi Kalteng Diana, Auditor Madya Inspektorat Provinsi Kalteng Resmi Junita Rosilawaty, serta perwakilan Bapperida, Dinas P3APPKB, dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.(yin)

mmc kalteng