Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Pemkab Kapuas Gunakan DTSEN Gantikan DTKS

Baca Lainnya :

• DPRD Kalteng Desak Perbaikan Jalan dan Kejelasan Status Desa Pandu Sanjaya0
• Gubernur Kalteng Resmi Buka Rakerda PKK 2025 di Palangka Raya0
• Komisi II DPRD dan Pemerintah Kecamatan Teweh Baru Tinjau Banjir di Kelurahan Jambu0
• DPRD Barito Utara Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Perubahan KUA dan PPAS APBD 20250
• Angka Stunting Barito Utara Capai 20,4 Persen, Pemkab Satukan Langkah Penanganan0

KUALA KAPUAS POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Septedy, menyampaikan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama untuk memastikan program bantuan sosial berjalan lebih tepat jumlah dan tepat sasaran. Hal tersebut ia ungkapkan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penggunaan DTSEN di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (18/9).

Menurut Septedy, pemanfaatan DTSEN merupakan langkah strategis pemerintah pusat yang kini diimplementasikan di tingkat daerah. Dengan data yang tunggal dan akurat, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat disusun lebih efektif, sehingga bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menekankan agar seluruh lurah, kepala desa, serta operator SIKS-NG melakukan pembaruan data secara rutin untuk menjaga validitas.

Lebih lanjut, Septedy menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pemutakhiran data. Peran Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sangat krusial. Selain itu, integrasi DTSEN dengan portal Satu Data Indonesia perlu dimanfaatkan maksimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bapperida, Diskominfo, dan Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial Kapuas, Yanmarto, dalam laporannya menuturkan bahwa sejak Triwulan II Tahun 2025, DTSEN telah resmi menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran berbagai program bantuan sosial seperti PKH, sembako, hingga bantuan pangan pemerintah kini sepenuhnya berbasis pada DTSEN. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan seperti inclusion dan exclusion errors serta penyesuaian kuota penerima di daerah.

Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda Kapuas, BPS, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, camat, lurah, kepala desa, hingga pendamping PKH tersebut ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Melalui forum ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga pemanfaatan DTSEN mampu mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kapuas.

AJ