Pemkab Barito Utara Gelar Rapat Bersama KPK Terkait Pemantauan PBJ Strategis

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) strategis. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara, H. Yaser Arafat, bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah.

Rapat tersebut digelar berdasarkan surat dari KPK dengan nomor B/3692/KSP.00/70-74/06/2025. Agenda utama yang dibahas adalah tindak lanjut koordinasi dan pemantauan proyek-proyek PBJ strategis di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Baca Lainnya :

• Pj. Bupati Barut Pimpin Rakor Percepatan Realisasi Anggaran0
• Pj Bupati Barito Utara Lantik Penjabat Kepala Desa Datai Nirui0
• Pj Barito Utara Apresiasi BRI Cabang Muara Teweh0
• Oknum Kades di Katingan Jadi Tersangka Penganiayaan, DPRD Apresiasi Tindakan Polisi0
• Pemkab Katingan Hadiri RDP Bersama Komisi II DPRD, Bahas Optimalisasi Pajak dan Pendapatan Daerah0

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025, dengan fokus pada area PBJ, khususnya pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah diminta memaparkan secara rinci progres pelaksanaan proyek-proyek strategis, termasuk hasil probity audit serta reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Langkah ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU KPK, yang menggariskan tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi terkait untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap tercipta transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintahan daerah.

RT