Pemerintah Daerah Gunung Mas Dorong Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tim Redaksi

Dalam arahanya Asisten II Setda Gumas mengatakan bahwa kabupaten Gumas termasuk dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia dimana usulan dari asosiasi ini semuanya positif untuk para petani sawit kita seperti adapun tuntutanya Menuntut pemerintah pusat suapaya mendongkrak harga sawit bisa normal tidak naik turun.

"Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang terdiri dari 160 Kabupaten dan dalam tuntutan asosiasi ini meminta mentri LHK mewajibkan membangun realisasi 20 persen kebun plasma dari luasan ijin kebun sawit yang sudah beroperasi, kalau tidak ada plasma maka tidak diberikan ijin, tetap memperjuangan masyarakat bisa ikut berperan dalam perkebunan sawit ,membawa dampak ekonomi mencipatakan lapangan pekerjaan dan Kesejahteraan "Tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Staf Ahli Bupati Gunung Mas Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yansiterson menyampaikan bahwa pentingnya pembangunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan adalah hal yang penting, kemudian ada masalah bibit bibit palsu yang beredar di kalangan para petani di wilayah Kabupaten Gunung Mas beliau manyampaikan jangan sampai hal ini terjadi pada petani di Kabupaten Gunung Mas.

"Pertanian Kelapa sawit berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam rencana aksi kita dan juga ancaman beredarnya bibit palsu kasian para petani kita kalau kena ini serta yang menjadi point yang tidak kalah penting adalah harga pupuk yang naik, realisasi kebun plasma karena masih banyak perusahaan sawit yang nakal dan juga status kawasan kebun masyarakat yang masuk dalam Hutan Produksi " ungkapnya.

Perwakilan Petani sawit, Edison Kenting dari petani sawit daerah Linau Gumas mengatakan hampir di seluruh lahan kawasan linau itu semuanya status lahannya Hutan Produksi semua dalam peta, banyak para petani yang telah lama menungu hal yang seperti ini. Sebenarnya yang terjadi dalam status kawasan seperti pelihara api dalam sekam.

“Rata – rata kebun kami petani yang daerah linau masuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) kemudian masalah bibit kita kan tidak ada sekolahnya untuk memilih bibit yang jadi korban adalah sebagian banyak masyarakat, kemudian masalah pupuk sawit saya kesana kemari beli pupuk malah dapat yang palsu dan harganya naik, kemudian masalah pemasaran yang susah karena benturan aturan kebun yang diterima pabrik harus dari status lahan yang Areal Penggunaan Lain (APL) sedangkan rata – rata kebun petani masih masuk Kawasan Hutan Produksi (HP) jadi tolong Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya STD - B bisa terbit untuk petani, sekali lagi kami ucapkan terimakasih telah diadakannya rapat ini” Ungkap Edison Kenting Perwakilan Petani Sawit Linau.

Turut hadir pada kegiatan rapat tersebut Asisten II Setda Richart Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yansiterson, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan Rodi Arsito,Mewakili dari Badan Pusat Statistik kabupaten Gunung Mas, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Mas serta beberapa perwakilan dari petani Kebun Sawit.(Red)

Yullya Natae