Kuatkan Sinergi Lintas Sektor, Seluruh Perangkat Daerah Barito Utara Teken Kesepakatan Mekanisme Pen

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM - Komitmen kolektif seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Barito Utara (Barut) diperkuat melalui momen penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Mekanisme Penyediaan Data dan Informasi Publik. Kesepakatan bersama ini menjadi penutup sekaligus penegasan janji dari rangkaian Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Diskominfosandi Barut pada Senin (3/11/2025).

Baca Lainnya :

• Laksanakan Aksi Perubahan PKA, Diskominfosandi Barut Gencarkan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Pub0
• Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Pemkab Barut Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik adalah Tanggung J0
• Penerbitan KKPR Melalui FPR Strategis Cegah Tumpang Tindih dan Tarik Investor0
• Sekda Kapuas Pimpin Rapat Keputusan KKPR, Pemkab Tekankan Tata Ruang Tertib dan Transparan0
• DPRD Kapuas Mulai Rangkaian Pembahasan Raperda APBD 2026, Pengetatan Anggaran Jadi Fokus Analisis Ba0

Penandatanganan ini disaksikan oleh perwakilan Forkopimda, para camat, dan seluruh Kepala PD, yang secara simbolis menandai adanya konsensus politik dan administratif untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi dalam pengelolaan data publik. Langkah ini dianggap esensial untuk mendukung cita-cita Barut menjadi daerah dengan predikat pemerintahan yang informatif.

"Melalui kegiatan ini, saya berharap muncul kesamaan persepsi dan komitmen di seluruh perangkat daerah untuk menjadikan Barito Utara sebagai daerah dengan predikat informatif di masa mendatang," ujar Sekda Drs. Muhlis dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi ini.

Mekanisme yang disepakati melalui penandatanganan ini merupakan tindak lanjut langsung dari sesi diskusi interaktif dengan narasumber Komisi Informasi. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat diproses dan disajikan dengan standar akuntabilitas tinggi, sehingga meminimalisasi potensi konflik dan secara signifikan meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan daerah.

RI