DPRD Kapuas Mulai Rangkaian Pembahasan Raperda APBD 2026, Pengetatan Anggaran Jadi Fokus Analisis Ba

Baca Lainnya :

• Ancaman Defisit Anggaran: APBD Kapuas TA 2026 Diproyeksikan Turun Signifikan Akibat Dampak Pemangkas0
• Bupati Kapuas Sampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 2026 dalam Paripurna, Menandai Dimulainya Pembahasan 0
• Rakor Pemanfaatan SiSAPAN Digelar, Jadi Instrumen Pengendalian Proyek Konstruksi di Seluruh Perangka0
• Luncurkan Aplikasi SiSAPAN, Pemkab Mura Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Transparan dan Real-Ti0
• Desa Bahitom Jadi Percontohan Anti Korupsi Pertama Kalteng, Penilaian Melibatkan Penuh Forkopimda Mu0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM - Setelah menerima Nota Keuangan dari pihak eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas secara resmi memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Rangkaian pembahasan ini menjadi kunci untuk menentukan alokasi fiskal daerah di tengah situasi tekanan anggaran.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, yang telah disepakati bersama oleh Pemkab dan DPRD sebelumnya. Dokumen KUA-PPAS inilah yang menjadi acuan utama bagi penyusunan detail Raperda APBD.

Tugas berat kini berada di tangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Mereka dituntut untuk menganalisis setiap pos anggaran dengan cermat, terutama dalam konteks penurunan dana transfer pusat yang mencapai Rp700 Miliar. Analisis ini bertujuan memastikan bahwa alokasi APBD Kapuas 2026 tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga benar-benar proporsional, efektif, dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta proyek-proyek yang memiliki dampak multiplier effect bagi perekonomian lokal.

RI