Penerbitan KKPR Melalui FPR Strategis Cegah Tumpang Tindih dan Tarik Investor

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM - Kebijakan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diselenggarakan Pemkab Kapuas menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas, Yunaningsih, menilai KKPR melalui Forum Penataan Ruang (FPR) adalah langkah strategis untuk mencegah tumpang tindih pembangunan dan mengoptimalkan iklim investasi.

Baca Lainnya :

• Sekda Kapuas Pimpin Rapat Keputusan KKPR, Pemkab Tekankan Tata Ruang Tertib dan Transparan0
• DPRD Kapuas Mulai Rangkaian Pembahasan Raperda APBD 2026, Pengetatan Anggaran Jadi Fokus Analisis Ba0
• Ancaman Defisit Anggaran: APBD Kapuas TA 2026 Diproyeksikan Turun Signifikan Akibat Dampak Pemangkas0
• Bupati Kapuas Sampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 2026 dalam Paripurna, Menandai Dimulainya Pembahasan 0
• Rakor Pemanfaatan SiSAPAN Digelar, Jadi Instrumen Pengendalian Proyek Konstruksi di Seluruh Perangka0

Usai menghadiri rapat pengambilan keputusan KKPR, Yunaningsih menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi instrumen penting guna memastikan setiap kegiatan pembangunan di daerah berjalan selaras dengan tata ruang yang berlaku.

"Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah. Ini juga mencegah tumpang tindih pembangunan," ujar Yunaningsih.

Legislator ini juga menyoroti dampak positif KKPR terhadap sektor investasi. Dengan adanya kepastian hukum dan transparansi perizinan melalui FPR, Yunaningsih meyakini investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal di Kapuas. Kondisi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

"Penerbitan KKPR tidak hanya mendukung keteraturan pembangunan, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat Kapuas," pungkasnya.

RI