- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
Sekda Kapuas Pimpin Rapat Keputusan KKPR, Pemkab Tekankan Tata Ruang Tertib dan Transparan

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pengambilan Keputusan Dalam Rangka Penertiban Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM - Pemerintah Kabupaten Kapuas (Pemkab Kapuas) melalui Forum Penataan Ruang (FPR) menggelar rapat pengambilan keputusan terkait penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, ini menegaskan komitmen Pemkab dalam mengendalikan arah pembangunan daerah.
Baca Lainnya :
- DPRD Kapuas Mulai Rangkaian Pembahasan Raperda APBD 2026, Pengetatan Anggaran Jadi Fokus Analisis Ba0
- Ancaman Defisit Anggaran: APBD Kapuas TA 2026 Diproyeksikan Turun Signifikan Akibat Dampak Pemangkas0
- Bupati Kapuas Sampaikan Nota Keuangan RAPBD TA 2026 dalam Paripurna, Menandai Dimulainya Pembahasan 0
- Rakor Pemanfaatan SiSAPAN Digelar, Jadi Instrumen Pengendalian Proyek Konstruksi di Seluruh Perangka0
- Luncurkan Aplikasi SiSAPAN, Pemkab Mura Dorong Pembangunan Infrastruktur yang Transparan dan Real-Ti0
Dalam rapat yang diadakan di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (23/9/2025), Sekda Usis I. Sangkai menyampaikan bahwa forum ini memiliki peran vital, jauh melampaui proses administrasi biasa.
“Pertimbangan teknis di sini menjadi landasan penerbitan KKPR. Kami ingin memastikan setiap pemanfaatan ruang berjalan tertib, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegas Sekda.
Rapat tersebut diketahui membahas sebanyak tujuh permohonan KKPR, yang mencakup kegiatan non-berusaha (seperti rumah tinggal) dan permohonan berusaha (seperti tempat usaha). Melalui mekanisme ini, Pemkab Kapuas berupaya memberikan kepastian hukum bagi para pemohon sekaligus menjaga penataan ruang agar tetap teratur dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kapuas.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















