Komisi I DPRD Gumas, konsultasi PPPK
Tim Redaksi

Potretkalteng.com -Kuala Kapuas -  Pentingnya peran dan keberadaan tenaga honor atau kontrak sangat membantu roda jalanya pelaksanaan pemerintah dearah, namun terhembuh isu bahwa tahun depan sudah tidak diberlakukan lagi.

Hal tersebut membuat jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Gunung Mas melakukan konsultasi mengali referensi agar tidak terjadi peningkatan pengangguran sementara pemerintah daerah memerlukan bantuan tenaga kerja administrasi.

" Sekitar 1000 lebih tenaga kontrak di Gumas akan terancam diberhentikan, artinya kami sebagai Kabupaten yang masih merupakan anak asuh dari Kapuas sangat berharap mendapat solusi" ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gunung Mas, H. Gumer di Kapuas, Jum'at (26/5/2023.

Baca Lainnya :

• Peringatan Hari Jadi Kalteng ke-66, Kalteng Catat Rekor MURI Tari Wadian Dadas/ Bowo0
• Para Finalis Jagau dan Bawi Nyai Pariwisata Kalteng 2023 Ikuti Sesi Unjuk Bakat0
• Walikota Palangka Raya Cek Venue Kejuaraan Nasional One Prix0
• Pemko Palangka Raya Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting0
• Malam Ini Penobatan Jagau Nyai Ini Profil Dokter Kandungan Yang Jadi Jurinya0

Politisi dari PDIP di Gumas ini berharap agar pihak Kabupaten Kapuas dan bersama dengan pemda di Kalteng lainya untuk bersama-sama meengkonsultasikan masalah tersebut ke Kemendagri atau Pemerintah Pusat.

Ditempat yang sama, Sekertaris DPRD Kabupaten Kapuas, Ferry Noah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kedatangan rombongan komisi I DPRD Kabupaten Gumas tersebut.

" Kalau di Kapuas, tenaga kontrak non PNS di Kapuas tersebar diberbagai SOPD jumlahnya sekitar 3000 orang," Pungkasnya. (Red)

Fuad Siddiq