- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Ketua DPRD Tegaskan Pengawasan Lebih Ketat pada Implementasi APBD Perubahan 2025

Keterangan Gambar : Foto : Foto Bersama
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 disahkan, Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, memberikan penekanan khusus pada langkah selanjutnya. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan dewan akan ditingkatkan secara signifikan pada APBD Perubahan Tahun 2025.
Baca Lainnya :
- Dua Paripurna Dalam Sehari Pastikan Pelaksanaan APBD Berjalan Tepat Waktu0
- Kolaborasi Kebijakan Fiskal: Pj Bupati Harap Masukan Legislatif Arahkan APBD Perubahan yang Efektif0
- Melangkah ke APBD Perubahan: Pj Bupati Sampaikan Pidato Pengantar Raperda KUA-PPAS Perubahan 20250
- Catatan Kritis Tetap Mengiringi: Fraksi-Fraksi Berikan Sorotan Demi Peningkatan Kualitas Pengelolaan0
- Pengesahan Anggaran: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui DPRD, Ditetapkan Menjadi Perda0
Peningkatan pengawasan ini didasari oleh temuan-temuan BPK dan catatan dari fraksi-fraksi pada APBD tahun sebelumnya. DPRD ingin memastikan bahwa kelemahan tata kelola yang menyebabkan opini WDP tidak terulang pada anggaran perubahan 2025.
Ketua DPRD meminta seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dan mencermati setiap catatan dari dewan, agar implementasi program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong Pj Bupati dan jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan program secara matang, sehingga Perubahan APBD 2025 benar-benar dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan yang akuntabel dan transparan.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















