- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Catatan Kritis Tetap Mengiringi: Fraksi-Fraksi Berikan Sorotan Demi Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keterangan Gambar : Foto : Foto Bersama
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Meskipun seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, persetujuan tersebut diberikan dengan menyertakan beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Sorotan utama dari fraksi-fraksi masih berkisar pada temuan BPK yang menyebabkan opini WDP. Fraksi mendesak Pemkab untuk segera melakukan perbaikan mendasar dalam administrasi keuangan, terutama terkait penggunaan aplikasi SIPD-RI dan disiplin dalam melakukan perubahan anggaran.
Baca Lainnya :
- Pengesahan Anggaran: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui DPRD, Ditetapkan Menjadi Perda0
- Legislatif Barut Padat Agenda: Paripurna IV APBD 2024 dan Paripurna I Perubahan KUA-PPAS 2025 Digela0
- Pemkab Barut Tegaskan Siap Perbaiki Kelemahan Demi APBD yang Lebih Akuntabel0
- Setelah Jawaban Pemerintah: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Masuk Tahap Rapat Gabungan Komisi0
- Rapat Paripurna III Paripurna: Ketua DPRD Pimpin Forum Dihadiri Pj Bupati, Pimpinan Dewan, dan FKPD0
Selain itu, fraksi juga menyoroti aspek realisasi belanja dan efektivitas program di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta agar di tahun anggaran berikutnya, penyerapan anggaran lebih dioptimalkan dan diarahkan pada program yang pro-rakyat.
Ketua DPRD memastikan bahwa catatan-catatan strategis dari fraksi tersebut akan terus dikawal oleh dewan, dan akan menjadi tolok ukur dalam pembahasan dan pengawasan APBD Perubahan 2025 yang akan segera dilaksanakan.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















