- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Kolaborasi Kebijakan Fiskal: Pj Bupati Harap Masukan Legislatif Arahkan APBD Perubahan yang Efektif

Keterangan Gambar : Foto : Foto Bersama
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Dalam konteks pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025, Pj Bupati Indra Gunawan secara khusus menyampaikan harapan agar DPRD memberikan masukan yang mendalam dan konstruktif. Masukan dari legislatif dianggap sangat menentukan arah kebijakan anggaran yang efektif.
Baca Lainnya :
- Melangkah ke APBD Perubahan: Pj Bupati Sampaikan Pidato Pengantar Raperda KUA-PPAS Perubahan 20250
- Catatan Kritis Tetap Mengiringi: Fraksi-Fraksi Berikan Sorotan Demi Peningkatan Kualitas Pengelolaan0
- Pengesahan Anggaran: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui DPRD, Ditetapkan Menjadi Perda0
- Legislatif Barut Padat Agenda: Paripurna IV APBD 2024 dan Paripurna I Perubahan KUA-PPAS 2025 Digela0
- Pemkab Barut Tegaskan Siap Perbaiki Kelemahan Demi APBD yang Lebih Akuntabel0
Pj Bupati menegaskan bahwa Perubahan APBD 2025 merupakan kesempatan untuk menyelaraskan kembali program-program pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota dewan di lapangan. Hal ini penting untuk menciptakan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.
Indra Gunawan berkomitmen bahwa Pemkab akan bekerja sama secara erat dengan DPRD dalam merumuskan prioritas anggaran baru. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran perubahan digunakan untuk kepentingan terbaik masyarakat.
Setelah penyerahan Pidato Pengantar, dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025 akan dibahas intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















