- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Dua Paripurna Dalam Sehari Pastikan Pelaksanaan APBD Berjalan Tepat Waktu

Keterangan Gambar : Foto : Foto Bersama
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Pelaksanaan dua Rapat Paripurna dalam satu hari oleh DPRD Barito Utara mencerminkan upaya maksimal untuk efisiensi waktu dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan APBD.
Baca Lainnya :
- Kolaborasi Kebijakan Fiskal: Pj Bupati Harap Masukan Legislatif Arahkan APBD Perubahan yang Efektif0
- Melangkah ke APBD Perubahan: Pj Bupati Sampaikan Pidato Pengantar Raperda KUA-PPAS Perubahan 20250
- Catatan Kritis Tetap Mengiringi: Fraksi-Fraksi Berikan Sorotan Demi Peningkatan Kualitas Pengelolaan0
- Pengesahan Anggaran: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui DPRD, Ditetapkan Menjadi Perda0
- Legislatif Barut Padat Agenda: Paripurna IV APBD 2024 dan Paripurna I Perubahan KUA-PPAS 2025 Digela0
Pertama, penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 wajib dilaksanakan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Kedua, pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2025 juga harus segera dimulai agar program kerja pemerintah di sisa tahun anggaran dapat berjalan maksimal.
Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa tuntutan akan transparansi dan efektivitas pelayanan publik mengharuskan proses legislasi berjalan cepat namun tetap cermat. Penundaan pembahasan anggaran dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
Dengan selesainya agenda Pertanggungjawaban 2024 dan dimulainya Perubahan 2025, Pemkab dan DPRD Barito Utara menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















