KADIN Indonesia Usulkan Lima Langkah Strategis Jadikan Borneo Pusat Industri Halal Regional

MALAYSIA, POTRETKALTENG.COM – Kawasan Borneo dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat industri halal regional. Melihat potensi tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui lima agenda strategis.

Baca Lainnya :

• Wagub Kalteng Tinjau Progres Pembangunan Kawasan Shrimp Estate di Sukamara0
• Kadiskominfosantik Agus Siswadi: 2024 Internet Bisa Diakses Ke Pelosok Desa0
• Ini Alasan Polri Himbau Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit0
• Respon Cepat, Ditlantas Polda Kalteng Urai Kemacetan Di Bukit Rawi0
• Biddokkes Polda Kalteng Dan Rumah Sakit Bhayangkara Jalin Kerjasama Bersama BNNP Kalteng 0

Gagasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembukaan Borneo International Halal Showcase (BIHAS) 2026 yang berlangsung di The Waterfront Hotel, Kuching, Sarawak, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Pelaksanaan BIHAS 2026 juga menjadi momentum bagi puluhan pelaku UMKM asal Kalimantan untuk memperkenalkan produk unggulan mereka. Keikutsertaan tersebut diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat keterhubungan rantai pasok industri halal di kawasan Borneo.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, menyampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam serta kearifan lokal yang dimiliki kawasan Borneo perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Menurut pria yang akrab disapa AYP tersebut, penguatan nilai tambah harus dibarengi dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan serta perluasan akses terhadap pasar.

“Tantangan kita bersama adalah mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah nyata: produk yang terolah dengan baik, rantai pasok yang transparan, serta akses pasar yang lebih luas,” kata pria yang kerap disapa AYP ini, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kadin Indonesia menawarkan lima agenda strategis yang dinilai penting dalam membangun industri halal kawasan. Agenda itu mencakup peningkatan nilai tambah produk, penguatan kapasitas UMKM, penyelarasan standar dan sertifikasi halal, penggabungan ekonomi hijau dengan digitalisasi, serta dukungan terhadap investasi dan kemitraan strategis.

AYP juga menekankan pentingnya kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan, pendampingan teknis, dan sertifikasi halal.

“Perluasan akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan program sertifikasi halal yang mudah diakses akan memungkinkan pelaku usaha kecil naik kelas dan terintegrasi ke rantai pasok regional,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan BIHAS 2026, Anggota Kadin Indonesia Syahrul Natsir turut mendampingi delegasi Kadin Indonesia bersama jajaran pengurus lainnya.

Syahrul menilai pengembangan industri halal di Borneo tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM untuk membangun ekosistem yang lebih kuat dan berdaya saing.

“Lima agenda yang disampaikan Kadin Indonesia menjadi arah strategis untuk meningkatkan daya saing produk halal sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas di kawasan Borneo,” ujar Syahrul Natsir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Mempawah Erlina, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Bupati Kubu Raya Sujiwo, serta delegasi Kadin Indonesia.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan industri halal, perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi Indonesia dan Sarawak di kawasan Borneo.