- DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
- BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
- Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
- Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
- Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
- Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalteng 2026 Disiapkan
- Pemprov Kalteng Resmi Buka Diklat Calon Paskibraka 2026, Libatkan 54 Peserta Terbaik
- Buka Rakor TEPRA, Wagub Ingatkan Penyerapan Anggaran Bukan Sekadar Kejar Target
- PLN Sepakati Hentikan Pemadaman Bergiliran di Barito Selatan Mulai 5 Agustus 2026
- Kodam Tambun Bungai Siapkan Simulasi Ledakan dan Penutupan Jalan Peringati HUT ke-1
Jaminan Akuntabilitas: DPRD dan Pemkab Teken Pakta Integritas untuk Penyusunan Perubahan KUA-PPAS 20

Keterangan Gambar : Foto : Rapat Paripurna II tentang Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Selain penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025, Rapat Paripurna II DPRD Barut juga mengagendakan penandatanganan Pakta Integritas. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat komitmen moral dan hukum dari pihak eksekutif dan legislatif.
Baca Lainnya :
- Kebijakan Fiskal Disepakati: Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 Resmi Ditandatangani0
- Ketua DPRD Tegaskan Pengawasan Lebih Ketat pada Implementasi APBD Perubahan 20250
- Dua Paripurna Dalam Sehari Pastikan Pelaksanaan APBD Berjalan Tepat Waktu0
- Kolaborasi Kebijakan Fiskal: Pj Bupati Harap Masukan Legislatif Arahkan APBD Perubahan yang Efektif0
- Melangkah ke APBD Perubahan: Pj Bupati Sampaikan Pidato Pengantar Raperda KUA-PPAS Perubahan 20250
Pakta Integritas tersebut berfokus pada jaminan penyusunan dan pengesahan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2025 yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menekankan bahwa penandatanganan pakta ini merupakan bentuk keseriusan kedua lembaga untuk menghindari temuan-temuan audit seperti yang terjadi di tahun sebelumnya, sehingga opini pengelolaan keuangan daerah dapat kembali membaik.
Pakta Integritas ini diharapkan menjadi payung moral yang memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran perubahan hingga disahkan menjadi peraturan daerah dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
RI
Berita Utama
-
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
Perkuat Pengawasan Program MBG, BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Sosialisasikan SIPGN Berbasis Digita
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji organoleptik berbasis . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Perkuat Sinergi Program Kerja 2026 Melalui Kunjungan ke Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus penguatan program . . .
-
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
Ketua TP PKK Kapuas Tinjau Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kapuas, Hj. Siti Saniah Wiyatno, meninjau langsung pelaksanaan pelayanan administrasi . . .
-
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
BGN dan Dinas Pendidikan Kapuas Perkuat Pengawasan Program MBG Melalui Penerapan SIPGN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi pengenalan fitur uji . . .
-
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
DPRD Minta Pelaksanaan PKG dan Pasar Murah Diperluas
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Charles Frengki meminta, agar jangkauan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis . . .

















