Hadapi Ancaman Karhutla, Gubernur Agustiar Dorong Penanganan Terpadu Bersama BNPB

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM -Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara lebih terpadu melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait.

Hal tersebut disampaikan Agustiar dalam Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).

Baca Lainnya :

• Ketua Umum Dekranas Secara Resmi Lantik Ivo Sugianto Sabran Sebagai Ketua Dekranasda Prov Kalteng0
• Kades Kinipan Divonis Bebas, Wilayah Adat Kinipan Masih Terancam0
• Kades Kinipan Williem Hengki Di Vonis Bebas Oleh Hakim Tipidkor Palangkaraya0
• Wagub Kalteng Tinjau Progres Pembangunan Kawasan Shrimp Estate di Sukamara0
• Kadiskominfosantik Agus Siswadi: 2024 Internet Bisa Diakses Ke Pelosok Desa0

Agustiar mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama setelah meningkatnya kejadian kebakaran dan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah selama Juli 2026.

“Kondisi Karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah,”ucapnya.

Berdasarkan laporan Pemprov Kalteng, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare. Operasi gabungan penanganan karhutla terus dilakukan melalui jalur darat, sungai, dan udara di sejumlah wilayah rawan.

Beberapa lokasi yang menjadi fokus penanganan antara lain Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, serta Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya.

Sebanyak 10.700 personel gabungan dilibatkan dalam operasi penanganan karhutla. Personel tersebut berasal dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan lainnya.

Pemprov Kalteng sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Penetapan status tersebut membuat Kalimantan Tengah memperoleh dukungan BNPB berupa Operasi Modifikasi Cuaca, patroli udara, dan helikopter water bombing.

Agustiar menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan yang telah diberikan. Namun, ia menilai penambahan sarana dan dukungan operasional masih diperlukan untuk memperkuat pengendalian karhutla.

“Percepatan penambahan helikopter water bombing guna memperkuat penanganan Karhutla, khususnya di wilayah barat Kalimantan Tengah,”ujarnya.

Selain penambahan helikopter, Pemprov Kalteng meminta Operasi Modifikasi Cuaca tetap dilaksanakan secara berkala dengan menyesuaikan prediksi potensi hujan dari BMKG.

Pemprov juga mengusulkan bantuan mesin pompa jinjing, sumur bor, selang, serta Dana Siap Pakai BNPB untuk mendukung operasi pemadaman darat dan meringankan beban APBD kabupaten dan kota.

Agustiar turut mengingatkan seluruh bupati dan wali kota agar tidak terlambat mengambil langkah penanganan, termasuk menetapkan status siaga darurat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

“Segera tetapkan Status Siaga Darurat sesuai kebutuhan, optimalkan dukungan anggaran, sumber daya, dan personel di lapangan, serta perkuat koordinasi bersama FORKOPIMDA,”tegasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu mengambil langkah terbaik selama tetap berpegang pada ketentuan hukum dan bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.

“Mari kita jadikan Rakor ini sebagai langkah nyata mewujudkan Karhutla Terkendali dan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap,”pungkasnya. (Yz)