GUBERNUR KALTENG MINTA MAAF, AKUI CAT JALAN PROTOKOL BELUM OPTIMAL

Baca Lainnya :

• Gubernur Kalteng Soroti Pola Kerja OPD \'ABS\' dalam Proyek Cat Jalan0
• Pemprov–APJI Kolaborasi Kembangkan Sektor Jasaboga di Kalteng0
• PESONA STAND DINAS KEHUTANAN WARNAI PEMBUKAAN KALTENG EXPO 20260
• Pemkab Kapuas Bantah Isu \\\"Motor Siluman\\\", Pengadaan NMAX Pastikan Tercantum di SIRUP0
• Kapolres Barito Utara Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal di Barut0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM -  Agustiar Sabran menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait hasil pengecatan sejumlah ruas jalan protokol di Palangka Raya yang dinilai belum optimal.

Permintaan maaf tersebut disampaikan langsung Gubernur saat bertemu dengan wartawan di Istana Isen Mulang, Selasa. Ia mengakui bahwa hasil pengerjaan pengecatan jalan belum sesuai harapan, terutama karena cat yang digunakan cepat memudar.

“Saya akui ada yang kurang. Saya minta maaf untuk kekurangan itu. Saya tidak mau menyalahkan OPD saya, saya yang salah,” ujar Agustiar.

Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Ia menilai masukan tersebut penting sebagai bahan evaluasi agar ke depan kualitas pekerjaan pemerintah bisa lebih baik.

Gubernur menjelaskan bahwa pengecatan jalan protokol dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercantik kota, meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan, khususnya pesepeda, serta dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain pengecatan, pemerintah juga melakukan penataan lingkungan seperti merapikan pepohonan di sepanjang jalan serta memasang lampu penerangan. Namun demikian, ia mengakui terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Lebih lanjut, Agustiar juga menyinggung adanya dugaan pola kerja “ABS” (Asal Bapak Senang) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana pekerjaan tidak diawasi secara maksimal.

Untuk itu, ia telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, termasuk mengevaluasi pelaksanaan dan menentukan langkah lanjutan.

“Apakah ini kekeliruan OPD atau pelaksana proyek, nanti Inspektorat yang akan memeriksanya,” tegasnya.

Meski demikian, Gubernur tetap mengapresiasi kinerja OPD secara umum, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang selama ini dinilai telah bekerja dengan baik. Ia menegaskan bahwa persoalan ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Respons terbuka Gubernur ini pun mendapat perhatian publik, mengingat sikap mengakui kekurangan secara langsung dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi pemerintahan.

Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat serta langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki kualitas pekerjaan di lapangan. (Yz)