DPRD Kalteng Minta Pengelolaan Dana Revitalisasi Sekolah Dilakukan Transparan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan sekolah penerima dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah.

Baca Lainnya :

• 7 Karateka Junior Kapuas Perolehj 6 Medali Pada PORPROV Kalteng0
• Pasipers Kodim Muara Teweh Hadiri Rapat Paripurna III0
• Kebijakan Pembelian Pertalite Maksimal 200ribu, Kabid Perdagangan: Guna Menekan Antrean Panjang0
• MoU Rumah Sakit Rujuan Nasional, Sugianto: RSUD dr. Doris Sylvanus Siap Tangani Penyakit Jantung0
• Fairid: Sebagai Mahkluk Sosial Kita Wajib Peduli Sesama0

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mengatakan kebijakan penyaluran dana revitalisasi yang langsung masuk ke rekening sekolah memberikan kewenangan lebih besar kepada pihak sekolah dalam menentukan mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, sekolah dapat memilih pelaksanaan melalui pihak ketiga maupun secara swakelola. Namun, pilihan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan manajerial dan teknis sekolah agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

“Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Tetapi kalau memang tidak mampu melaksanakan secara swakelola, jangan dipaksakan,” ujar Sugiyarto saat ditemui di ruang Komisi DPRD Kalteng, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan secara swakelola membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan mengelola anggaran, serta manajemen pekerjaan yang baik. Selain itu, sekolah juga harus memperhitungkan waktu pelaksanaan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Sugiyarto mengingatkan, apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai target, terdapat risiko dana bantuan tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut tentunya dapat menghambat upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

Karena itu, DPRD Kalteng mendorong setiap sekolah penerima bantuan untuk menentukan mekanisme pelaksanaan secara matang dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.

Selain persoalan teknis pelaksanaan, Sugiyarto menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana revitalisasi. Pihak sekolah diminta melibatkan komite sekolah dan unsur terkait agar penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan bersama.

“Ini harus disosialisasikan secara terbuka dan transparan di sekolah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tegasnya.

DPRD Kalteng berharap program revitalisasi sekolah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, sekaligus memastikan setiap anggaran yang bersumber dari pemerintah dapat digunakan secara tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan. (LZ)