Bapperida Balangan Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Rencana Pembangunan 2026

PARINGIN, POTRETKALTENG.COM – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Senin (17/3/2025) di Aula I Bapperida. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan strategi terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2026.

Forum ini adalah kelanjutan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang sebelumnya telah dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan, Ir. Tuhalus, Ketua DPRD Balangan Hj. Linda Wati, Wakil Ketua II DPRD Syamsudinor, serta perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi, dan tokoh masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Palangka Raya0
• Gubernur Kalteng Tinjau Perbaikan Jalan Mahir Mahar untuk Kelancaran Arus Mudik Lebaran 20250
• Wali Kota Palangka Raya Serahkan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Banjir0
• Ketua TP PKK Barito Selatan Kunjungi Pasar Ramadhan Kota Buntok0
• Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Hadiri Buka Puasa Bersama di Pengadilan Negeri Buntok0

Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni, dalam sambutannya menjelaskan pentingnya forum ini dalam penyusunan RKPD yang akan dijadikan dasar dalam Peraturan Bupati. “Forum ini menjadi tahap krusial untuk memperoleh masukan yang akan menyempurnakan rencana pembangunan daerah, yang akan dilanjutkan dengan Forum Lintas SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten,” ujar Rakhmadi.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam forum ini adalah ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan dan penggalian, yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan. Rakhmadi menyarankan untuk mempersiapkan strategi jangka panjang agar sektor ini tidak terus bergantung pada pertambangan. “Keterbatasan sektor ini bisa mempengaruhi ekonomi daerah dalam jangka panjang,” tambahnya.

Sebagai langkah solusi, forum ini juga membahas pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan, di mana pengolahan lebih lanjut terhadap hasil pertanian diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan memperkuat ekonomi Balangan.

Ir. Tuhalus, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Kami berharap, melalui forum ini, program daerah dapat sejalan dengan kebijakan nasional tanpa mengabaikan prioritas lokal,” jelasnya.

Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan proses penyusunan RKPD Kabupaten Balangan 2026 dapat berjalan lebih terarah, dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

RT