Transfer ke Daerah Harus Proporsional untuk Pemerataan Pembangunan

Baca Lainnya :

• Polisi Ungkap Pembunuhan di Desa Buhut Jaya, Cekcok Soal Tempat Tinggal di Mess0
• Mediasi Tahap Dua Sengketa Lahan Gagal, Masyarakat Walk Out Dari Ruangan 0
• Penuhi Hak Anak untuk Wujudkan SDM Unggul di Gunung Mas0
• DLH Kalteng Latih Operator Armada, Tingkatkan Profesionalisme dan Sinergi Pengelolaan Sampah0
• Pemprov Kalteng Gelar Pelatihan Persiapan Purna Tugas ASN 2025, Dorong Manajemen Kehidupan Pasca Pen0

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM - Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan, mengharapkan proporsionalitas dan keadilan fiskal menjadi pijakan utama untuk pengalokasian dana transfer ke daerah.

"Transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke setiap daerah itu, harus dibagikan secara proporsional dan berkeadilan, agar pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi jargon saja," ucap Raya, Jumat, 11 September 2025.

Dia mengakui, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang bergantung penuh terhadap alokasi transfer ke daerah seperti halnya Kabupaten Gumas, sementara kebutuhan di lapangan terus meningkat.

"Kalau transfer ke daerah dialokasikan proporsional ke daerah sesuai dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi ekonomi, serta tantangan yang dihadapi daerah, maka percepatan pembangunan akan lebih terasa nyata," jelasnya.

Selain itu, transfer ke daerah yang proporsional dan berkeadilan menjadikan pembangunan infrastruktur tidak timpang, layanan kesehatan dan pendidikan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

"Dengan transfer ke daerah yang proporsional dan berkeadilan, maka setiap daerah akan tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi bangsa," ujar Raya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta agar pemerintah pusat tidak lagi melihat daerah hanya sebagai penerima anggaran saja, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mewujudkan Indonesia Maju.

"Tanpa dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat ke daerah, maka visi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia tentu akan sulit diwujudkan," pungkasnya.

 (Red)