Sengketa Koperasi SUSB Memanas, DPC ARUN Seruyan Siap Bawa Kasus ke DPR RI

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalteng Evaluasi Pembatalan 14 RKAB Zirkon, Pastikan Kepastian Hukum dan Tata Kelola Tambang0
• Gubernur Agustiar Ajak DPW PKB Kalteng Bersinergi Wujudkan Kalteng Makin Berkah0
• Dukung Peningkatan SDM, Gubernur Kalteng Hadiri Wisuda UT Palangka Raya0
• Bupati Kapuas Resmikan Kantor Kelurahan Selat Hulu, DPRD Harapkan Kinerja Pelayanan Meningkat0
• Anggota DPRD Barut, H. Tajeri Dukung Pembentukan BNNK dan Rumah Rehab di Barito Utara0

SERUYAN, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kabupaten Seruyan secara resmi melakukan pendampingan terhadap anggota Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (SUSB) Desa Sembuluh 2, Kecamatan Danau Sembuluh. Langkah ini diambil guna merespons konflik internal yang kian berlarut di tubuh koperasi tersebut.

Ketua DPC ARUN Seruyan, Yongki, menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua DPD ARUN Kalimantan Tengah, April Napitapulu. Pihaknya mengaku telah melakukan investigasi awal terkait persoalan yang terjadi.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Koperasi SUSB pada Sabtu (14/2/2026), Yongki membeberkan adanya sejumlah temuan krusial yang perlu mendapat atensi serius dari pemerintah daerah.

"Berdasarkan penelusuran kami, ada persoalan yang jika tidak segera ditangani secara transparan, dikhawatirkan memicu gesekan antarwarga. Banyak hak anggota yang harus dilindungi dan diakomodir," ujar Yongki di hadapan para anggota koperasi yang hadir.

Sebagai solusi jangka pendek demi menjaga stabilitas organisasi, ARUN mengusulkan langkah taktis kepada pihak terkait:

Pembentukan Caretaker: Mendesak pembentukan kepengurusan baru bersifat sementara (caretaker).

Fungsi Organisasi: Memastikan roda organisasi tetap berjalan selama proses hukum antara pihak yang bersengketa berlangsung.

Kepastian Hukum: Menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

DPC ARUN Seruyan menegaskan tidak akan tinggal diam jika mediasi di tingkat daerah menemui jalan buntu. Yongki memberikan peringatan keras terkait upaya-upaya yang mencoba mengaburkan substansi permasalahan.

"Komitmen kami tegas. Jika persoalan ini tidak tuntas di tingkat Pemda atau ada upaya mengabaikan hak warga, kami akan membawa isu ini ke Komisi III DPR RI untuk mendapatkan pengawasan khusus," pungkasnya.

Meski memberikan ultimatum, ARUN menyatakan tetap akan mengedepankan dialog dan menjaga kondusivitas di Desa Sembuluh 2 agar situasi tetap aman terkendali selama proses penyelesaian berlangsung.

RT