- Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
- Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
- Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
- Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
- ESDM Kalteng Terima Kunker ESDM Kepri, Perkuat Tata Kelola Penetapan Harga Mineral
- Dinkes Kalteng Kawal Percepatan PPK-BLUD RS Kelas D Pratama Pujon
- Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
- Pemkab Kapuas Susun Perbup untuk Perkuat Iklim Investasi Daerah
- Harga LPG 3 Kg di Kapuas Capai Rp40 Ribu, Warga Harap Ada Solusi
- Asisten II Setda Kapuas Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Program Strategis Nasional Secara Virtu
Sekda Kapuas Harap Hasil Uji Coba BKN Jadi Dasar Peningkatan Kompetensi ASN Kapuas

Keterangan Gambar : Uji Coba Alat Ukur Moralitas dan Smart Governance BKN
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Sekda Kabupaten Kapuas, Dr. Septedy, tidak hanya memandang kegiatan uji coba BKN sebagai urusan nasional, tetapi juga sebagai peluang signifikan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur di tingkat lokal.
Baca Lainnya :
- Uji Coba Alat Ukur BKN di Kapuas Bertujuan Validasi Instrumen Moralitas dan Kompetensi ASN JPT0
- Sekda Kapuas Hadiri Uji Coba Alat Ukur Moralitas dan Smart Governance Level 5 oleh BKN0
- Sekda Kapuas Hadiri Uji Coba Alat Ukur Moralitas dan Smart Governance Level 5 oleh BKN0
- Ancaman Penyimpangan: Skor MCSP Barito Utara Jauh Tertinggal, Bupati Dorong Tata Kelola Bersih0
- Bupati Shalahuddin Ambil Sikap: Bawa OPD Temui BPK RI untuk Minta Pendampingan Opini WTP0
Sekda menyampaikan harapannya bahwa data dan temuan dari uji coba alat ukur moralitas dan Smart Governance Level 5 ini dapat digunakan Pemkab Kapuas sebagai dasar pijakan untuk merancang program pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Kapuas.
Dengan mengetahui tingkat moralitas dan kesiapan kompetensi ASN daerah, terutama para JPT, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, seperti pelatihan integritas atau peningkatan literasi digital dan tata kelola cerdas.
"Semoga hasil kegiatan ini dapat menjadi pijakan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kapuas," pungkas Sekda, menunjukkan komitmen Kapuas dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan adaptif.
RI
Berita Utama
-
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
Laka Lantas di Jalan Trans Kalimantan Pulau Petak, Korban Jalani Perawatan di RSUD Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kapuas menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan . . .
-
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
Satresnarkoba Polres Kapuas Ungkap Dugaan Peredaran Sabu di Pulau Petak
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pulau . . .
-
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
Operasi Antik Telabang 2026, Polres Kapuas Amankan satu orang Terduga Pengedar Sabu di Kapuas Timur
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu dalam rangka . . .
-
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
Program Satu Miliar Satu Desa Wujudkan Jalan Lebih Layak di Tarung Manuah
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Pekerjaan semenisasi jalan di kawasan Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, melalui Program Lewu Bersinar telah . . .
-
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
Pemprov Kalteng Hadiri Rapat Banggar DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang . . .

















