Rancangan KUA-PPAS 2026 Berupa Transformasi Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal

Baca Lainnya :

• Dr. Ita Minarni Hadiri Launching Koperasi Desa Merah Putih di Barsel0
• Dilantik Jadi Sekda Kapuas, Usis I Sangkai Disebut Sosok Manajer Handal Pemerintahan 0
• Harga TBS Sawit Kalteng Naik, Sentuh Rp3.166,20 per Kilogram untuk Periode I Juli 20250
• DPMPTSP Kalteng Gelar Sosialisasi RUPM dan Capacity Building Promosi Investasi Tahun 20250
• Dukung Wirausaha Lokal, Pemprov Kalteng Hadirkan Produk UMKM di Acara Palangka Raya Fair0

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas melaksanakan rapat terkait pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026.

"Pada KUA-PPAS 2026, transformasi ekonomi yang berbasis komoditas unggulan kearifan lokal, dengan hilirisasi dari hasil pertanian yang menjadi sorotan utama," ujar Ketua DPRD Kabupaten Gumas Binartha, Selasa, 22 Juli 2025.

Dengan transformasi ekonomi berbasis komoditas lokal itu, maka akan menjadi pondasi awal dalam menyongsong visi misi besar Kabupaten Gumas, sebagai daerah mandiri secara ekonomi, berdaya saing dan berbasis potensi lokal.

"Dokumen KUA-PPAS 2026 juga menjadi peta jalan menuju Kabupaten Gumas yang semakin maju dan sejahtera," tegas Politisi Partai Golkar ini.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi menghasilkan kebijakan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, dan memicu percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Hal tersebut sesuai tema pembangunan Kabupaten Gumas tahun 2026 dengan mengusung konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan," jelasnya.

Terpisah, Asisten III Setda Gumas Letus Guntur mengatakan, pembahasan KUA-PPAS merupakan langkah penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah berkelanjutan, transparan dan akuntabel. Dengan transformasi ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal yang jadi fokus utama dalam kebijakan perencanaan tahun 2026. 

"Melalui ekonomi berbasis potensi lokal, maka kami menargetkan peningkatan pendapatan daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, juga dirinci gambaran kondisi makro ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan APBD dan kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah.

"Melalui pembahasan itu, kami berharap ada sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan berdaya saing, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat," tukasnya. 

(Red)