DPRD Kalteng Soroti Efektivitas Dinas Ketahanan Pangan, Evaluasi OPD Didorong

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- DPRD Kalimantan Tengah menyoroti efektivitas Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Evaluasi terhadap keberadaan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dinilai perlu dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

Baca Lainnya :

• Alumni Fisip UPR Soroti Surat Dirjen Dikti Yang Ditujukan Kepada Rektor Universitas Palangka Raya0
• Usai Fun Bike, Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Kunci Amankan Seluruh Agenda Bangsa0
• Ditlantas Polda Kalteng Kawal Kejuaraan Sepeda Kapolda Kalteng Cup 20220
• Hati- Hati, Penipuan Dengan Modus Identitas Kadiskominfosantik Provinsi Kalteng Beredar0
• Memasuki Cuaca Pancaroba, Ditpolairud Polda Kalteng Imbau Pemancing0

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan evaluasi kelembagaan penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD memiliki tugas dan fungsi yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Bambang, sejumlah program yang berkaitan dengan ketahanan pangan sebenarnya telah menjadi bagian dari tugas sejumlah dinas teknis, seperti sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, hingga perikanan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Terlebih, Dinas Ketahanan Pangan dinilai lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi terhadap program yang juga menjadi kewenangan OPD teknis.

“Menurut saya, Dinas Ketahanan Pangan perlu menjadi perhatian dalam evaluasi efektivitas dinas-dinas,” ujar Bambang.

Bambang juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak dinas dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, sebagian anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional, sementara program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dinilai masih perlu diperkuat.

Karena itu, Bambang mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tugas, fungsi, program, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan.

Penataan OPD, lanjut Bambang, harus dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan efektivitas program. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting bagaimana organisasi perangkat daerah dapat bekerja secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(LY)