- DLH Kalteng Cetak Tenaga Ahli Karbon Lokal, Dorong Kemandirian dalam Pengelolaan Perdagangan Karbon
- Inspektorat Provinsi Kalteng Gelar Rakor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah, Dorong Perbaikan Tata
- Asisten Administrasi Umum Dorong CPNS Kalteng Tanamkan Nilai Huma Betang dalam Pelayanan Publik
- Disdik Kalteng Tegaskan Komitmen Wujudkan Sekolah Aman dan Bebas Kekerasan di Tingkat SMA
- DPMPTSP Kalteng Paparkan Strategi Hilirisasi dalam Forum PTSP se-Kalimantan Tengah 2025
- Perkuat Perlindungan Anak dan Keluarga, DP3APPKB Kalteng Teken MoU dengan Pengadilan Tinggi Agama Pa
- DPMD Kalteng Gelar Bimtek Pemetaan Batas Desa, Dorong Percepatan Legalitas Wilayah dan Satu Data Des
- Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan, Inspektorat Kalteng Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi
- Onel Van Dayak Desak Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang di Barito Utara
- Wali Kota Palangka Raya Sampaikan Sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD
Ramai Soal Wabah PMK, Wagub Kalteng Hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Wabah PMK Pada Hewan Ternak
Sumber : Mmckalteng

Keterangan Gambar : Wagub Kalteng ketika menghadiri rapat Koordinasi Penanganan Wabah PMK Pada Hewan Ternak
Potretkalteng.com - Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Kalteng, Jumat (24/6/2022). Kegiatan ini berlangsung secara virtual diikuti seluruh Kepala Daerah serta kepala BPBD se-Indonesia.
Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Dalam arahannya, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penanganan PMK diantaranya lockdown daerah merah, melakukan komunikasi publik dan pemulihan ekonomi.
“Lockdown tingkat kecamatan yang dalam satu provinsi 50% kecamatannya terinfeksi (merah). Terkait komunikasi publik agar melakukan edukasi kesehatan hewan dan ternak kepada masyarakat dari tingkat pusat sampai daerah. Selain itu agar penanganan PMK harus tegas karena menyangkut dengan perekonomian. Jangan sampai tidak bisa import dan tidak ada mobilisasi orang ke dan dari luar negeri”, tutur Letjen TNI Suharyanto.
Baca Lainnya :
- Konsisten Untuk Kota Cantik Palangkaraya, Dinas Perdagangan dan Pengurus Pasar Besar Himbau PKL0
- Xaverius Finn, Drummer Muda Berusia 7 Tahun Sang Penggiring Lagu Rohani0
- Kadiskominfosantik Prov. Kalteng Buka Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi0
- Kontingen Kalteng Tampil Memukau Hadirin di Pesparawi Nasional XIII Yogyakarta0
- Sampai 2022, Kabupaten Gunung Mas Raih 7 Kali Opini WTP Dari BPK0
Letjen TNI Suharyanto mengatakan saat ini ada 11 provinsi yang masuk kriteria lockdown daerah merah. Untuk penanganan, Pemerintah Pusat telah mendistribusikan vaksin PMK tahap I kepada Dinas Provinsi di 19 Provinsi dan UPT Pusat sebanyak 620.700 dosis per tanggal 23 Juni 2022 diantaranya Provinsi Aceh sebanyak 1.600 dosis, Sumatera Selatan sebanyak 12.200 dosis, Sumatera Utara sebanyak 1.600 dosis, Sumatera Barat sebanyak 4.200 dosis, Jambi sebanyak 4.900 dosis, Riau sebanyak 4.000 dosis (sisa 3.000), Lampung sebanyak 37.000 dosis, Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 800 dosis, Banten sebanyak 11.000 dosis, DIY sebanyak 4.800 dosis, Jawa Tengah sebanyak 75.500 dosis, Jawa Timur sebanyak 360.000 dosis, Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.000 dosis (sisa 1.600), Jawa Barat sebanyak 119.600 dosis, Kalimantan Barat sebanyak 3.900 dosis, Kalteng sebanyak 2.700 dosis, Kalimantan Selatan sebanyak 2.800 dosis, Bengkulu sebanyak 8.300 dosis dan DKI Jakarta sebanyak 1.500 dosis.
“Meskipun hanya 19 yang terjangkit PMK, provinsi yang aman harus meningkatkan kewaspadaan”, tegasnya.
Sebagaimana diketahui, 3 provinsi dengan jumlah dan persentase kabupaten/kota kasus tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hewan ternak dengan PMK di Indonesia diantaranya Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi.
Mengenai pengobatan PMK pada hewan, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan belum ada antiviral khusus untuk mengobati PMK. Hewan yang terkena PMK rentan diserang infeksi bakteri sehingga perlu diberi antibiotik. Vaksinasi sebagai salah satu upaya pemberian kekebalan pada hewan ternak. Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas akan mendukung terapi alternatif pendukung seperti plasma konvalesen.
Untuk diketahui, sebaran kasus PMK di Prov. Kalteng yakni di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 208 hewan, Kotawaringin Timur 46 hewan, Sukamara 25 hewan, Pulang Pisau 5 hewan dan Kota Palangka Raya 48 hewan.(red)


Berita Utama
-
Onel Van Dayak Desak Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang di Barito Utara
Onel Van Dayak Desak Bawaslu Usut Dugaan Politik Uang di Barito Utara
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pengamat politik lokal Onel Van Dayak menyampaikan keprihatinannya atas munculnya isu dugaan politik uang yang mencuat menjelang . . .
-
Asisten Administrasi Umum Dorong CPNS Kalteng Tanamkan Nilai Huma Betang dalam Pelayanan Publik
Asisten Administrasi Umum Dorong CPNS Kalteng Tanamkan Nilai Huma Betang dalam Pelayanan Publik
PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM— Dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025, Asisten Administrasi Umum Sekretariat . . .
-
Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan, Inspektorat Kalteng Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi
Dorong Tata Kelola Desa yang Transparan, Inspektorat Kalteng Gelar Bimtek Perluasan Desa Antikorupsi
PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Desa Antikorupsi . . .
-
DPMD Kalteng Gelar Bimtek Pemetaan Batas Desa, Dorong Percepatan Legalitas Wilayah dan Satu Data Des
DPMD Kalteng Gelar Bimtek Pemetaan Batas Desa, Dorong Percepatan Legalitas Wilayah dan Satu Data Des
PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM— Dalam rangka mendorong percepatan penegasan batas wilayah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan . . .
-
DLH Kalteng Cetak Tenaga Ahli Karbon Lokal, Dorong Kemandirian dalam Pengelolaan Perdagangan Karbon
DLH Kalteng Cetak Tenaga Ahli Karbon Lokal, Dorong Kemandirian dalam Pengelolaan Perdagangan Karbon
PALANGKARAYA,POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat komitmennya dalam pengelolaan hutan . . .
