Rakor Inflasi: Pasokan Aman, Pengawasan Ditingkatkan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring, yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/4/2026).

Baca Lainnya :

• Pj Sekda : Penguatan PAUD Kunci Wujudkan Generasi Emas Kalteng0
• Bunda PAUD Aisyah Thisia Agustiar Dorong Anak PAUD Warisi Semangat Hari Kartini0
• Apel Gabungan Dinkes Kalteng: Suyuti Tekan Disiplin dan Kinerja ASN0
• Tolak Pinjaman IMF dan Bank Dunia, Menkeu Purbaya: APBN Kuat, Uang Kita Masih Banyak0
• SEMMI Kalteng Tuntut Evaluasi Total Izin Perusahaan di Kalteng yang Minim Kontribusi Sosial0

Rakor tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, serta dihadiri Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Setda Kalteng, Fanny Kartika Oktavianti, bersama unsur perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.

Dalam pemaparan data, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) nasional hingga minggu keempat April 2026, sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga. Di antaranya bawang merah naik 4,27 persen, minyak goreng 1,50 persen, dan gula pasir 1,50 persen.

Sementara itu, beberapa komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga, seperti cabai merah turun 3,88 persen dan cabai rawit 7,58 persen. Penurunan juga terjadi pada telur ayam ras sebesar 1,57 persen serta daging ayam ras 3,07 persen. Meski demikian, BPS mencatat masih adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antarwilayah.

Di sisi lain, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan bahwa kondisi harga pangan secara nasional relatif terkendali. Namun, masih terdapat tekanan pada komoditas beras medium di sejumlah daerah yang harganya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, komoditas minyak goreng rakyat (Minyakita) dan gula pasir juga masuk dalam kategori waspada. KSP menekankan pentingnya penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), percepatan distribusi antarwilayah, serta peningkatan pengawasan harga guna menekan disparitas dan menjaga stabilitas pasokan.

Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan koordinasi lintas sektor.

“Pemprov Kalteng melalui TPID akan terus mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi, terutama dengan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan menjaga ketersediaan pasokan di daerah. Kami juga mendorong sinergi antar kabupaten/kota agar disparitas harga dapat ditekan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemantauan harga secara rutin serta pelaksanaan operasi pasar akan terus diperkuat, khususnya pada komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan.

“Langkah antisipatif harus dilakukan lebih dini, termasuk intervensi pasar jika diperlukan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, khususnya pada sektor pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. (Yz)