SEMMI Kalteng Tuntut Evaluasi Total Izin Perusahaan di Kalteng yang Minim Kontribusi Sosial

PALANGKARAYA, POTRETKALTENG.COM – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kalimantan Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk mengevaluasi secara total kontribusi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. SEMMI menyoroti ketimpangan sosial dan minimnya dampak ekonomi terhadap pendidikan serta infrastruktur di desa-desa pelosok.

Baca Lainnya :

• Dukung Potensi Pemuda, Anggota DPRD Barito Utara Hadiri Grand Final Putra-Putri Pariwisata 20260
• Perkuat Sinergitas dan Spiritualitas, Sekretariat DPRD Barut Sholat Subuh Berjamaah Bersama Bupati0
• Kecelakaan di Jalan Trans Kalimantan Desa Batu Nindan, Seorang Pengendara Motor Menjadi Korban Tabra0
• Bupati Wiyatno Salurkan Bantuan Korban Kebakaran dan Tinjau Infrastruktur di SDN 1 Desa Jakatan Masa0
• Komisi III DPR RI Evaluasi Kinerja Penegak Hukum di Kalteng, Soroti Narkoba hingga Tambang Ilegal0

Ketua Umum SEMMI Kalteng, Afan, menyatakan bahwa aktivitas korporasi yang mengeruk kekayaan alam Kalteng seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

"Kami menyaksikan paradoks yang nyata. Perusahaan mengeruk kekayaan dari tanah Kalteng, namun putra-putri daerah masih banyak yang putus sekolah dan akses infrastruktur di pelosok memprihatinkan," ujar Afan dalam keterangan tertulisnya di Palangkaraya, Sabtu (25/4/2026).

Menyikapi hal tersebut, SEMMI Kalteng melayangkan ultimatum tegas kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perkebunan, dan Dinas Pendidikan.

Mereka menuntut pemerintah melakukan langkah-langkah berikut dalam waktu 7 hari kerja:

-Merumuskan langkah konkret evaluasi terhadap perusahaan yang lalai dalam tanggung jawab sosial.

-Mempublikasikan rencana aksi nyata untuk perbaikan fasilitas publik di wilayah ring operasional perusahaan.

-Melakukan audit terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Afan menegaskan, jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada progres yang signifikan, pihaknya akan menempuh langkah eskalasi gerakan. "Kami terpaksa akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini secara masif di depan kantor dinas terkait," tegasnya.

Dalam tuntutannya, SEMMI Kalteng merinci tiga poin utama yang diharapkan menjadi fokus korporasi di Kalteng:

-Transparansi Dana CSR: Mendesak agar CSR tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan program strategis pengentasan kemiskinan.

-Akses Pendidikan: Pembangunan sarana sekolah dan pemberian beasiswa berkelanjutan bagi siswa di sekitar area tambang dan kebun.

-Infrastruktur Inklusif: Pembangunan jalan yang tidak hanya digunakan untuk logistik perusahaan, tetapi juga untuk akses mobilitas ekonomi dan kesehatan warga desa.

SEMMI menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada kebijakan nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan audit kinerja sosial perusahaan secara berkala. Hal ini bertujuan agar kekayaan alam Kalimantan Tengah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir korporasi.

RT