Pemprov Kalteng Upayakan Kemudahan Izin dan Penetapan WPR bagi Pertambangan Rakyat

Baca Lainnya :

• Sepakat Musyawarah, PT SGM Siap Bayarkan Kompensasi PHK kepada Tiga Warga Barito Timur0
• BPBD Barito Utara Evakuasi Pasien dan Tenaga Medis Pasca Insiden Ambulans Terguling di Lintas Murung0
• SEMMI Kalteng Desak Evaluasi Korwil BGN Palangka Raya terkait Program MBG0
• Gelar Event Bergengsi, Panitia BKTA #4 Targetkan Ratusan Rider Taklukkan Lintasan Ekstrem Kapuas0
• APR KT Dialog dengan DPRD Kalteng, Desak Kebijakan Pro Rakyat0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri audiensi bersama Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini membahas solusi hukum terhadap aktivitas tambang rakyat pasca-penertiban di lapangan.

Dalam audiensi tersebut, APR-KT meminta pemerintah daerah memfasilitasi kemudahan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), agar masyarakat kecil tidak terbebani aturan yang dinilai masih rumit.

Wagub menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tengah bergerak cepat melakukan validasi data WPR ke seluruh kabupaten/kota, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.

“Pemerintah ingin masyarakat memiliki jaminan dalam berusaha. Komunikasi dengan kementerian terkait sudah berjalan baik, harapannya respons dari pusat dapat segera terealisasi,” ujar Edy.

Selain itu, ia menekankan agar persyaratan izin tambang rakyat tidak disamakan dengan skema perizinan perusahaan besar atau Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini dinilai penting untuk memberikan ruang usaha yang legal, aman, dan berpihak pada ekonomi masyarakat kecil.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku tambang rakyat, sekaligus mendorong kontribusi sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Yz)