- DPRD PALANGKA RAYA SERAHKAN KAJIAN WFH KEPADA PEMERINTAH KOTA
- DPRD Kota Palangka Raya Gelar Paripurna ke-8, Fraksi Dukung Raperda Pengurangan Risiko Bencana
- Diduga Edarkan Sabu, Satresnarkoba Polres Kapuas Amankan Seorang Pemuda di Barak Jalan Sumatera
- WAKIL WALI KOTA SAMPAIKAN LKPJ 2025, DPRD SIAP KULITI KINERJA PEMKO
- Tiga Agenda Strategis DPRD Palangka Raya: Dari LKPJ hingga Penanganan Kemiskinan
- JEJAK 35 TAHUN PENGABDIAN, LEONARD S. AMPUNG AKHIRI MASA TUGAS
- GDAN dan Polisi Bongkar Sarang Zenit di Palangka Raya, Dua Pengedar Diciduk
- Rapur DPRD Palangka Raya Gagal Kuorum, Sejumlah Agenda Penting Tertunda
- Musrenbang Kotim 2027: Plt Sekda Kalteng Tekankan Sinkronisasi Pembangunan
- Waspada! Terinfeksi TBC, RSDDS Gencarkan Edukasi HTBS 2026
Pemprov Kalteng Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Tim Redaksi

potretkalteng.com - Palangka Raya – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Provinsi Kalteng, yang dilaksanakan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Rabu (2/8/2023).
Ketika membacakan sambutan Sekretaris Daerah, Sri Widanarni mengatakan Indonesia adalah negara mega biodiversity, negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar dan tingkat endemik tinggi.
Baca Lainnya :
- Cegah Stunting, Dinkes Kalteng Gelar Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi Tenaga Kesehatan0
- Asisten Bidang Pemkesra Kaspinor Lepas Peserta Gita Bahasa Nusantara Provinsi Kalteng0
- Mantan Sekda Kalteng Fahrizal Fitri Resmi Jabat Eselon Satu Kementerian LHK0
- Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi KPK RI Minta Pengurusan Izin Lebih Terbuka 0
- Evaluasi Inflasi Kalteng Bulan Juli 2023, Sahli Yuas Eko Pimpin Rapat TPID Hasil Rilis BPS.0
“Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan aneka ragam satwa dan fauna, lingkungan hidup harus dikelola dengan baik,” katanya.
Menurutnya, beberapa satwa langka di Indonesia mengalami penurunan populasi dalam tingkat menuju kepunahan, karena berkurangnya habitat asli akibat pembangunan yang sering kurang memperhatikan pengelolaan hutan secara lestari.
“Menyadari nilai penting keanekaragaman hayati tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity. Salah satu mandatnya yaitu penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia,” jelasnya.(red)
Mmckalteng
Berita Utama
-
DPRD Kota Palangka Raya Gelar Paripurna ke-8, Fraksi Dukung Raperda Pengurangan Risiko Bencana
DPRD Kota Palangka Raya Gelar Paripurna ke-8, Fraksi Dukung Raperda Pengurangan Risiko Bencana
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 pada Jumat, (27/3/2026) dengan . . .
-
DPRD PALANGKA RAYA SERAHKAN KAJIAN WFH KEPADA PEMERINTAH KOTA
DPRD PALANGKA RAYA SERAHKAN KAJIAN WFH KEPADA PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Palangka Raya . . .
-
GDAN dan Polisi Bongkar Sarang Zenit di Palangka Raya, Dua Pengedar Diciduk
GDAN dan Polisi Bongkar Sarang Zenit di Palangka Raya, Dua Pengedar Diciduk
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Peredaran obat terlarang jenis zenit di Palangka Raya kembali terbongkar. Sebuah barak di kawasan Jalan G Obos VIII, Bakung IV, . . .
-
JEJAK 35 TAHUN PENGABDIAN, LEONARD S. AMPUNG AKHIRI MASA TUGAS
JEJAK 35 TAHUN PENGABDIAN, LEONARD S. AMPUNG AKHIRI MASA TUGAS
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Langkah pengabdian panjang Leonard S. Ampung akhirnya sampai di penghujung. Setelah 35 tahun mengabdikan diri sebagai aparatur sipil . . .
-
Tiga Agenda Strategis DPRD Palangka Raya: Dari LKPJ hingga Penanganan Kemiskinan
Tiga Agenda Strategis DPRD Palangka Raya: Dari LKPJ hingga Penanganan Kemiskinan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Palangka Raya, Kamis (26/3/2026), menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan daerah ke . . .

















