Pemkab Kapuas Matangkan Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol

Baca Lainnya :

• Jalan Rusak Bekas Banjir Penda Barania Sebabkan Kemacetan dan Truk Amblas0
• Kalteng Jadi Tujuan Studi Lapangan Terkait Potensi Komoditas Unggulan Tahun 20220
• Kadis ESDM Vent Christway : Perpres 55 Tahun 2022 Berpeluang Tingkatkan PAD0
• DPM UPR AJAK MAHASISWA KAWAL PEMILIHAN REKTOR0
• Terancam Bangunan Roboh, Pengurus Pasar Pelita Hilir Pasang Himbauan Ke Pengunjung Pasar0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat landasan hukum guna menciptakan ketertiban umum dan memberikan kepastian hukum di daerah.

FGD yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kapuas itu dibuka oleh Asisten II Setda Kapuas, Kusmiatie, mewakili Bupati HM Muhammad Wiyatno. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, camat, serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Kusmiatie disampaikan bahwa pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan isu strategis karena berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan perlindungan generasi muda. "Melalui forum ini diharapkan lahir kebijakan yang tegas, adil, rasional, dan dapat diterima seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kapuas Teguh Yunianto menjelaskan bahwa penyusunan Raperda dilakukan secara komprehensif melalui berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Regulasi tersebut nantinya akan mengatur aspek perizinan, pengawasan, zonasi hingga sanksi agar implementasinya berjalan efektif.

Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap Raperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan iklim investasi di daerah.

zr