Pemkab Kapuas Finalisasi Aturan Insentif Investasi untuk Tarik Lebih Banyak Investor

Baca Lainnya :

• Kadis ESDM Vent Christway : Perpres 55 Tahun 2022 Berpeluang Tingkatkan PAD0
• DPM UPR AJAK MAHASISWA KAWAL PEMILIHAN REKTOR0
• Terancam Bangunan Roboh, Pengurus Pasar Pelita Hilir Pasang Himbauan Ke Pengunjung Pasar0
• Persiapan HUT Ke - 56, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Adakan Simulasi Atraksi0
• Marak Terjadi Laka Air, Ditpolairud Berikan Imbauan Bahaya Bergantung Di Tongkang0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Pembahasan rancangan regulasi tersebut digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kamis (9/7). 

Rapat dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiatie, serta dihadiri perangkat daerah terkait. Penyusunan Perbup ini bertujuan menghimpun masukan, menyamakan persepsi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala teknis agar implementasi kebijakan nantinya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. 

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai yang dibacakan Kusmiatie disampaikan bahwa penyusunan Perbup merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun iklim investasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta tetap selaras dengan kepentingan masyarakat. "Pemberian insentif dan kemudahan investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Kapuas di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kapuas, Harry Soetrisno, menjelaskan bahwa regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Kapuas. Menurutnya, masukan dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan sangat diperlukan agar substansi Perbup benar-benar menjawab kebutuhan investasi di daerah.

Melalui penyusunan Perbup tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap memiliki landasan hukum yang kuat dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor, membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas. 

Her